• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

WARTA KRIMINAL DAN HUKUM

Nama Ridwan Kamil Muncul di Sidang Korupsi Aset Deposito PD Pasar Bermartabat

14 January
23:19 2020
0 Votes (0)

KBRN, Bandung: Nama Ridwan Kamil atau biasa disebut Kang Emil disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi aset Deposito PD Pasar Bermartabat dengan terdakwa Andri Salman. Bahkan dalam sidang tersebut, dokumen foto dan berita Ridwan Kamil saat mempromosikan Garam Juara juga diperlihatkan ke majelis hakim.

"Klien kami ini dalam perkara ini bukan atas nama diri sendiri tapi atas nama Pemerintah Kota Bandung. Makanya saat itu Walikotanya Ridwan Kamil mendukung dan ikut promo dan mensosialisasikan program klien kami yang saat itu menjadi Pj Dirut PD Pasar Bermartabat," ujar Penasehat Hukum terdakwa Andri Salman, Heri Gunawan kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (14/1/2020).

Seperti diketahui,  Andri Salman didakwa melakukan korupsi sebesar Rp 2.5 miliar. Mantan Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan merangkap Pj Dirut PD Pasar Bermartabat, diduga menggelapkan aset deposito milik PD Pasar Bermartabat ke bank untuk kepentingan pribadi.
Dalam dakwa disebutkan uang deposito itu dikerjasamakan dipakai untuk bisnis garam.

Dijelaskan Heri, foto dokumentasi Wali Kota saat itu Ridwan kamil diperlihatkan ke majelis hakim agar majelis hakim melihat dan memahami bahwa memang program pengadaan garam tersebut adalah program pemerintah karena saat itu di Kota Bandung sedang dalam krisis garam.

Karena itulah, Wali Kota Bandung saat itu Ridwan Kamil mendukungnya. Bahkan garam kemasan tersebut juga di branding dengan nama Garam Juara. "Itu kan jelas, nama Garam Juara itu, adalah program Pemkot Bandung untuk mendukung Kota Bandung Juara. Jadi dari mana unsur pribadinya," ujarnya.

Untuk meyakinkan majelis hakim, penasehat hukum pun memperlihatkan kepada hakim, foto Ridwan Kamil sedang memegang Garam Juara dalam bentuk banner, spanduk dan cuitan di tweeter tertanggal 17 Mei 2017.

"Hakim anggota juga, sempat melihat dan komentar terhadap foto itu, terutama foto dokumentasi Ridwan Kamil saat memegang garam juara," ujarnya.
Sementara itu, dalam sidang yang dipimpin oleh Daryanto itu digelar pada Senin (13/1/2020) malam, dihadirkan tiga orang saksi. Intinya saksi tersebut menyatakan bahwa deposito dicairkan tidak masalah. Malahan selama dijaminkan tetap berjalan bahwa ada keuntungan.
Seperti diberitakan sebelumnya kasus yang menyeret Andri Salman itu bermula saat dia meminta seluruh bilyet deposito senilai Rp 2,2 miliar kepada bendahara pengeluaran PD Pasar pada 2017. 

"Surat -surat berharga itu disimpan di brankas terdakwa dengan alasan untuk mempermudah pengelolaan‎," ujar jaksa Gani.

Menurut jaksa, setelah surat berharga disimpan, Andri Salman kemudian muncul niat untuk berbisnis garam karena saat itu Kota Bandung sedang mengalami krisis garam. 

Untuk bisnis garam itu, Andri Salman mengajak Jajang Hariadi selaku Direktur Fast Media Internusa untuk kerjasama pengadaan garam yang diberi nama Garam Juara, sebanyak 400 ton.

Untuk bisnis garam seberat 400 ton itu, Andri menyerahkan uang Rp 1,1 M sebelum garam diterima di gudang yang disediakan terdakwa. Uang untuk bisnis garam itu, menggunakan surat berharga yang dikuasai terdakwa. 
Surat bilyet deposito itu diserahkan ke BPR Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung dan digunakan sebagai jaminan pembiayaan untuk pembayaran pembelian garam antara Andri Salman dengan PT Fast Media Internusa. 

Setelah menggadaikan surat deposito itu, BPR HIK Parahyangan B‎andung kemudian mencairkan dana pembiayaan pada PT Fast Media Internusa pada Bank Syariah Mandiri senilai Rp 2,4 miliar dalam dua tahap. Tahap pertama 26 April 2017 senilai Rp 1,4 miliar.

Uang Rp 1,4 miliar itu digunakan untuk pembayaran pembelian garam seberat 400 ton senilai Rp 1,1 miliar. Sisanya Rp 300 juta, tetap berada di rekening Fast Media Internusa. 

Adapun pencairan tahap kedua senilai Rp 1 miliar pada 10 Mei 2017 ke rekening PT Fast Media Internusa. Meski ditransfer ke perusahaan itu, akun dan password dikuasai terdakwa. 
Karena menguasai akun rekening dan password, Andri Salman menggunakan uang itu untuk dana talangan pengadaan kendaraan operasional direksi senilai Rp 300 juta. Lalu operasional direktur utama dan operasional PD Pasar Rp 250 juta. 

Sisanya Rp 750 juta untuk membayar utang PT Fast Media Internusa ke BPR HIK dan operasional gudang distribusi garam.

Belakangan diketahui, rangkaian perbuatan Andri Salman itu bertentangan dengan Pasal 34 ayat 2 Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang PD Pasar Bermartabat Kota Bandung. 

Perbuatan terdakwa diatur di Pasal 8 Undang-undang Pemberantasan Tipikor. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00