• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Kapolri Tolak Permintaan DPR Jemput Paksa Miryam

19 June
19:54 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia menolak permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjemput paksa Miryam S Haryani untuk menghadiri panggilan Pansus Hak Angket KPK. Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian menilai landasan untuk menjemput paksa seseorang tidak jelas.

“Kalau ada permintaan dari teman-teman di DPR untuk menghadirkan paksa ke KPK, kemungkinan besar kami tidak melaksanakan karena ada hambatan di hukum acara. Hukum acara tidak jelas,” kata Jederal Pol Tito dalam keterangan pers di Gedung KPK, Senin (19/6/2017).

Kapolri mengakui Polri pernah diminta untuk menghadirkan secara paksa seseorang yang mangkir dalam pemanggilan DPR. Permintaan tersebut selalu dipenuhi oleh pihak Kepolisian.

“Kami sudah mengkaji secara internal. Permintaah kepada Polri untuk menghadirkan sesorang yang dipanggil oleh DPR sudah beberapa kali kami alami. Diberbagai kesempatan kami sampaikan bahwa meskipun UU MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untuk meminta bantuan kepolisian menghadirkan paksa seseorang yang dipanggil, maka dapat ditekankan saksi penyanderaan”.

“Hukum acara di Undang-Undang itu tidak jelas, tidak ada hukum acara. Kalau dikaitkan di KUHP menghadirkan paksa sama dengan surat penangkapan atau membawa upaya paksa. Penyanderaan sama saja dengan penahanan. Selama ini penangkapan dan penahanan kita lakukan pro justitia dalam rangkan untuk peradilan sehingga ini terjadi kerancuan hukum kalau kami melihatnya,” jelasnya.

Kapolri mempersilahkan DPR untuk meminta fatwa dari Mahkamah Agung. Dia juga mempersilahkan ahli hukum untuk menyampaikan pendapat mengenai pemanggilan paksa agar memenuhi panggilan DPR.

“Saya berprinsip silahkan ahli hukum menyampaikan pendaptnya. Silahkan ahli hukum menyampaikan pendapat . DPR meminta fatwa dari MA biar jelas. Yang jelas dari kepolisian menganggap hukum acara tidak jelas. Ini domain upaya paksa. Upaya paksa Polri dalam koridor pro justitia,” ujarnya. (Sgd/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00