• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Sosialisasi Mengenai Program Perhutanan Sosial Dinilai Kurang Maksimal

13 August
09:20 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki program pengentasan kemisikinan dengan pemanfaatan hutan namun hutan tetap lestari, yakni program Perhutanan Sosial. KLHK telah menetapkan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar areal hutan.

Manajer Kajian dan kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, program Perhutanan Sosial tidak disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui. 

“Banyak masyarakat yang tidak tau ada kebijakan percepatan pengakuan dan perlindungan pengelolaan hutan oleh rakyat dengan skema Perhutanan Sosial dengan alokasi 12,7 hektar, banyak yang tidak tahu,” kata Even Sembiring dalam perbincangan dengan Radio Republik Indonesia, Minggu (13/8/2017).

Padahal, apabila program pemerintah dimanfaatkan maka masyarakat akan mendapatkan manfaat seperti mencegah kriminal, leluasa mengelola hutan dengan baik dan memanfaatkan komoditi hutan untuk meningkatkan pendapatan serta dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah.

Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan  dan pelestarian lingkungan  melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. 

Dilansir dari situs KLHK, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Hingga saat ini, terdapat tiga kategori hak hutan yang dapat diajukan, yaitu hak terhadap Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial.

Pemerintah sendiri telah menargetkan alokasi Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar areal hutan, dan dalam pelaksanaannya akan dibentuk Kelompok Kerja Daerah untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri dalam program ini.

Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingungan dapatsejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakt setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan. (Sgd/HF)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00