• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta Dinilai Tidak Transparan

12 October
15:48 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mempertanyakan keputusan pemerintah yang mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Prosesnya dinilai tidak transparan.

“Proses tidak transparan. Dasar pencabutan tidak jelas. Dia bilang (Menteri Luhut-red) sudah disepakati. Lalu siapa yang menyepakati. Telah dicabut SK, nomor berapa dan kenapa bisa dicabut,” kata perwakilan dari LBH Jakarta Nelson, kepada wartawan di Kantor Komisi Informasi Publik, di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan telah mengeluarkan Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Selain itu, beberapa pulau reklamasi masih dalam sengketa sehingga tidak tepat langkah pemerintah melanjutkan pembangunan di 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

“Beberapa pulau reklamasi masih sengketa. Jadi tidak bisa dibilang reklamasi dilanjutkan. Selain itu banyak aturan yang belum ada sebagai prasyarat dilakukan reklamasi yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau Kecil. Kemudian raperda tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Itu belum ada kajian lingkungan strategis,” tegasnya. (Sgd/WDA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00