• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Soal Reklamasi, Koalisi Selamatkan Jakarta Mengadu Ke Komisi Informasi Publik

12 October
19:01 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Masyarakat yang tergabung didalam Koalisi Selamatkan Jakarta dan diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta keterbukaan informasi  dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  atas laporan  dua mingguan milik PT Kapuk Indah dan PT Muara Wisesa terkait kegiatan pembangunan reklamasi di Pulau C, D dan G di Teluk Jakarta.

Pengacara publik dari LBH Jakarta, Nelson Simamora mendatangi kantor Komisi Informasi Publik Pusat di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat untuk mengajukan permohonan keterbukan informasi.

Nelson menjelaskan koalisi pernah meminta data-data mengenai laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup secara tertulis pada 29 Mei 2017 dan mekanisme pada September 2017. Namun, pihak LHK justru memberi jawaban dengan mengirimkan SK pencabutan moratorium reklamasi pada 4 Oktober 2017.

“Kita ajukan hari ini ke sengketa Komisi Informasi Publik Pusat. Kita tidak mendapatkan jawaban apa yang kita minta pada 29 Mei 2017. Kita waktu meminta laporan pengembang Pulau C, D dan G sebagaimana diwajibkan. Disitu ada kewajiban,” kata Nelson Simamora, kepada Radio Republik Indonesia, Kamis (12/10/2017).

“Disitu ada kewajiban setia dua minggu ada laporan dari pengembang Pulau C, G dan D untuk melihat apakah beanr proses penegakan hukum terjadi, pemberian sanksi terjadi dan ada perbaikan. Kita menunggu berbulan-bulan tetapi kita mendapatkan jawaban atas apa yang kita minta,” terangnya.

Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang pengenaan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Kapuk Naga Indah pada Pulau 2b (C), Pulai D di Pantai Utara Jakarta  dan Surat Keputusan SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang pengenaan saksi administratif paksaan pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Muara Wisesa pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta. Pada diktum ketiga disebutkan tentang kewajiban pengembang untuk melaporkan hasil pelaksanaan perintah kepada KLHK maaupun pengawasan oleh Menteri LHK. Mengacu pada aturan tersebut, koalisi meminta laporan dari dua pengembang.

“Kita tidak tau apa benar 14 hari lapor. Ini proses macam apa yang terjadi. Kita ingin lihat apa benar ada perbaikan. Saya dengar teman-teman di lapangan, kewajiban pengembang membuat kanal cuma 10 meter yang seharusnya bisa dilewati kapal,” ujarnya.

Sementara itu Staf Administrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Aldo Rano Sianturi mengatakan pihaknya telah menerima seluruh berkas dari LBH Jakarta. Hanya saja yang belum dipenuhi adalah persyaratan legal standing seperti keabsahan organsiasi LBH dan KTP. Selanjutnya hakim akan menggelar sidang pleno untuk menentukan waktu sidang. (Sgd/AA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00