• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Ratusan PKL Alun-Alun Bondowoso Tolak Relokasi

12 October
20:54 2017
0 Votes (0)

KBRN, Bondowoso : Sebanyak 150 Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Bondowoso, Jawa Timur, menolak relokasi tempat mereka berdagang.

Menurut Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun, Mujiati, sebenarnya PKL tidak keberatan terhadap relokasi, namun mereka minta dilibatkan terkait pengaturan relokasi yang dilakukan pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD setempat tersebut.

“Selama ini kita tidak pernah diajak musyawarah soal relokasi, tiba-tiba kita mendapat informasi akan direlokasi ke Jembatan Ki Ronggo. Jika ini dipaksakan kami akan melawan,” katanya saat dikonfirmasi RRI, Kamis (12/10/2017).

Ia mengemukakan, hari ini PKL mendapatkan surat edaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) setempat terkait dimulainya relokasi PKL oleh petugas Satpol PP. Surat tersebut diperolehnya dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) setempat.

“Surat dari DLHP diberikan kepada PKL, artinya Diskoperindag tidak memberikan instruksi langsung kepada PKL,” ujarnya.

Menurut Mujiati, tidak masuk akal jika pemerintah memutuskan membuka Ruang Terbuka Hijau dengan merelokasi PKL. Apalagi, tempat yang disediakan yaitu di jembatan Ki Ronggo tidak representatif baik dari segi keamanan maupun kenyamanan.

“Ini membuktikan arogansi pemerintah. Hanya untuk membuka sebuah ruang terbuka hijau harus mengorbankan masyarakat yang sekian banyak. Apalah artinya keindahan dibandingkan dengan urusan kemanusiaan,” tegasnya.

Selain itu, tempat yang disediakan untuk masing-masing PKL berukuran kecil, hanya 2x2 meter persegi atau 4x4 meter persegi diperuntukkan untuk dua orang PKL. Ada 104 kios yang disediakan bagi para PKL sementara jumlah PKL mencapai 150 lebih.

“Ukuran 2x2 kalo kuliner terlalu sempit. Bahkan kemarin ada sebagian PKL yang membawa rombong mereka kesana ternyata terlalu sempit, apalagi jumlah kami lebih dari kios yang disediakan,” katanya.

Mujiati mengaku sudah berkali-kali melakukan audiensi ke DPRD, bahkan terakhir audiensi pada akhir bulan September mereka menyertakan “legal opinion” atau pendapat hukum dari anak-anak HMI terkait relokasi tersebut.

“DPRD berjanji akan membahas legal opini tersebut ke Badan Musyawarah, namun hingga hari ini masih belum ada tindak lanjutnya,” pungkasnya. (DA/DS) 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00