• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi

12 December
21:05 2017
10 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Indonesian Coruption Watch (ICW) mengingatkan pemerintah untuk segera membenahi sistem pengadaan barang dan jasa. Jelang tahun politik 2018, anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah bernilai ribuan triliun rupiah sangat rawan dikorupsi jika tidak dikelola dengan baik.

Hal itu dikatakan Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri usai Diskusi yang digawangi Milenium Chalenge acount (MCA) di Jakarta Selasa, (12/12/2017).

Menurut Febri Hendri, meski sistem pengadaan barang dan jasa saat ini sudah dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ) dengan sistem online, namun tetap mempunyai celah untuk tindak pidana korupsi. Saat ini sistem pengadaan barang dan jasa baru terbuka untuk pelelangan saja, belum terbuka hingga kontrak pengadaan barang/jasa.

"Korupsi pengadaan itu lebih banyak didorong oleh tingginya biaya politik, biaya kampanye ketika pilkada pemilihan legislatif. Pilpres mungkin saja. Itu mendorong pihak -pihak tertentu, politisi, untuk mencari uang melalui pengadaan barang dan jasa. Politisi ketika menjadi anggota legislatif memiliki kewenengan budgeting, membahas anggaran. Kewenangan itulah yang sering digunakan," ujar Febri.

Febri mengakui, jika dibandingkan dengan sebelum menggunakan sistem online, kondisi saat ini sudah sangat efektif untuk menekan terjadinya penyalahgunaan wewenang pengadaan barang/jasa untuk dikorupsi. Namun demikian, seiring dengan kemajuan zaman, sistem pengadaan barang dan jasa juga harus terus dikembangkan, terutama dari sisi transparansinya.

"Kadang mereka (koruptor), bermain di jumlah volumenya. Karena sekarang sudah ada e-catalog, mereka susah bermain di harga, tapi masih bisa melalui volume. Ini juga harus jadi perhatian," ujarnya. 

Sementara itu ditempat yang sama Robin Asad Suryo dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) mengatakan proyek modernisasi pengadaan dirancang untuk membantu pemerintah mempercepat reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

"Proyek ini diselenggarakan oleh LKPP dan MCA-Indonesia di 44 unit layanan pengadaan (ULP) percontohan dari sekitar 600 ULP yang ada di Indonesia," kata Robin Asad Suryo.

Menurut Robin, pencapaian proyek itu hingga September 2017 terbagi menjadi dua kegiatan utama dan enam komponen.

"Dua komponen utama tersebut adalah kegiatan profesionalisasi pengadaan dan kegiatan pengembangan kebijakan dan prosedur," ujarnya.,

Robin menambahkan kegiatan profesionalisasi pengadaan terdiri dari empat komponen yaitu penguatan kelembagaan ULP, pengembangan SDM, sistem informasi manajemen pengadaan barang. (Dayanti/ARN/AKS) 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00