• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Presiden Perintahkan Kementerian PUPR Kejar Target Rumah untuk PNS, TNI, dan Polri

16 April
18:33 2018
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara, aparat TNI, Dan Polri, karena Masih Banyak di Antara mereka yang belum memiliki rumah bersifat permanent. Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, guna menurunkan backlog atau selisih antara permintaan Dan penyediaan rumah yang berjumlah 11,4 juta. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam arahan di Rapat Terbatas mengenai Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI, dan Polri di kantor Presiden pada Senin (16/4/2018) petang.

"Dan untuk tahun 2018 ini saya telah minta Kementerian PUPR untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, sehingga secara bertahap bisa menurunkan backlog rumah yang mencapai sebesar 11,4 juta," Ujar Presiden Jokowi. 

Percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi fokus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat pun turut pula digalakkan, mengingat masih adanya masyarakat yang tinggal di tempat yang kurang layak. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara, aparat TNI, Dan Polri, karena Masih Banyak di Antara mereka yang belum memiliki rumah bersifat permanent. Dalam arahan di rapat terbatas sore ini, Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, guna menurunkan backlog atau selisih antara permintaan Dan penyediaan rumah yang berjumlah 11,4 juta.

"Selain itu saya juga minta diperhatikan penyediaan rumah yang layak bagi Aparatur Sipil Negara, TNI Dan Polri yang saat ini berdasarkan laporan yang saya terima terdapat 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri yang belum memiliki rumah bersifat permanent." Tambah Presiden.   

Adapun untuk konsep pembiayaan, Kepala Negara menekankan agar adanya terobosan lain selain menggunakan anggaran pemerintah. 

"Untuk itu Ratas sore ini Saya juga mengundang Dewan Komisioner OJK, Dirut Bank-bank BUMN, Dirut Bank DKI, Dan Bank Jabar, Asabri, serta Taspen untuk membicarakan langkah-langkah terobosan dari sisi pembiayaan, terutama dengan memanfaatkan Dana non anggaran Pemerintah. Sehingga Ada tambahan alternative model pembiayaan di luar skema pembiayaan perumahan yang sudah Ada. Dan dengan langkah terobosan terutama dari sisi pembiayaan ini, Saya berharap penyediaan rumah bagi ASN, TNI, Dan Polri bisa dipercepat sehingga ASN, TNI Dan Polri bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, semakin konsentrasi dalam bekerja, serta mendorong efek ganda bagi Perekonomian kita." Pungkas Presiden.  

Belum lama ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan resmi membubarkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Pembubaran Bapertarum seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang disahkan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2015 tentang tabungan perumahan rakyat (Tapera). 

Sebagai ganti pembubaran tersebut, nantinya tugas Bapertarum akan dialihkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Artinya iuran masyarakat khususnya PNS nantinya akan dikelola oleh BP Tapera. (PR/WDA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00