• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Pendidikan Gratis di Jawa Timur Bisa Dilakukan Secara Bertahap

12 July
15:27 2018
0 Votes (0)

KBRN, Surabaya: Calon gubernur terpilih di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim) Khofifah Indar Parawansa meyakini bisa menggratiskan biaya pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat di Jawa Timur. 

Sejumlah daerah kabupaten/ kota di Jawa Timur sebelumnya pernah menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/ SMK atau sederajat namun menjadi tidak lagi gratis setelah pemerintah pusat melimpahkan pengelolaannya ke pemerintah provinsi. Masyarakat kurang mampu yang ia sebut dengan 40 persen masyarakat ekonomi terbawah akan memperoleh pendidikan gratis. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim menegaskan, program pendidikan gratis bisa saja dilakukan namun dengan cara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan APBD Jatim.  

"Bicara pendidikan gratis itu dengan jumlah siswa yang besar, mungkin secara berjenjang dan bertahap. Tapi saat ini juga ada kan pendidikan gratis, tapi khusus orang yang tidak mampu. Kita beri free untuk biaya pendidikan. Memang tidak bisa dilakukan secara penuh." kata Suli Daim. 

Berkaca dari Kota Surabaya dimana ada 11 ribu anak tidak mampu yang diusulkan oleh Walikota untuk mendapatkan pembebasan pembiayaan, tapi baru bisa divalidasi dan secara berjenjang hanya ada 6 ribu yang bisa diakomodir. 

"Inipun tidak 100% gratis ya. Secara bertahap kan. Kemarin ada yang 75%, 50% dan 25% dan ada yang bebas sama sekali sesuai hasil kajian dan survey tim jika memang layak mendapatkan pendidikan gratis."ungkap Politisi Partai PAN. 

Karenanya lanjut Daim, terkait program pendidikan gratis yang diusung Khofifah Indar Parawansa, dilakukan bertahap sebab kecukupan APBD Jatim yang mestinya mengacu Undang-Undang dimana 20% diperuntukkan bagi pendidikan, ternyata tidak melekat seluruhnya pada Dinas Pendidikan, tetapi 20% ini berada pada OPD-OPD lain. 

"20 persen Kita ini berada pada OPD lain, dalam arti dalam pupaya peningkatan kualitas SDM. Itu juga bagian dari pendidikan. Sehingga yang dikelola Dinas Pendidikan itu tidak pure 20 persen itu, tapi jumlah yang melekat pada organisasi lain. Kalau toh kemudian, inikan cita-cita Bu Khofifah, sebuah harapan Kita, semoga juga nanti Kita itu mampu dengan peningkatan PAD Kita kemudian mumpuni untuk bisa memberikan fasilitas pendidikan gratis. Tapi ini tidak bisa sekaligus. Butuh waktu bertahap."pungkas Suli Daim. (ER/NYP)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00