• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Internasional

Di KTT ASEAN, Jokowi Tolak Pengiriman Limbah B3

5 November
07:45 2019
2 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersoalkan pengiriman illegal hazardous waste atau limbah berhaya ilegal yang akhir-akhir ini diterima beberapa negara ASEAN. Tidak terkecuali dengan Indonesia. 

Menurut Presiden,Indonesia telah mengambil langkah pemberitahuan melalui masing-masing Kedutaan Besar, dan telah melakukan pengiriman kembali kontainer-kontainer tersebut ke pelabuhan asal pengiriman. 

“Law enforcement juga kami lakukan bagi pihak yang terlibat di dalam negeri. Indonesia mengharapkan kerja sama dengan negara di dunia, termasuk negara di kawasan Asia Timur. Untuk pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai dengan kesepakatan internasional,” kata Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-14 Asia Timur atau Eats Asia Summit, di IMPACT Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Senin (4/11/2019) siang. 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam media briefing menyampaikan, pihak Bea Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah melakukan pemeriksaan terhadap 882 kontainer dan 374 kontainer sudah dikembalikan ke negara asal.

Terkait limbahan bahan beracun berbahaya itu, Menlu menyebutkan, yang menyampaikan tidak hanya Presiden Jokowi, Presiden Filipina Duterte juga menyampaikan hal yang sama. 

“Sampai saya keluar masih belum ada tanggapan ya, tetapi kadang-kadang tidak ditanggapi nggak apa-apa tetapi message-nya sampai,” kata Menlu menjawab wartawan. 

Sementara dalam East Asia Summit itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan masalah kerja sama terkait penanganan sampah plastik di laut. Presiden mengingatkan bahwa jika tidak diatasi segera maka ekosistem laut di kawasan Indo-Pasifik akan rusak. 

Indonesia saat ini, ucap Presiden, sedang menjalankan strategi nasional untuk menangani sampah laut, dari hulu ke hilir. Ia optimistis Indonesia dapat mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70% di tahun 2025. 

“Saya berpandangan negara EAS harus dapat mendorong gerakan global anti sampah plastik,” kata Presiden seraya menambahkan, gerakan global ini melibatkan sektor swasta aktivis lingkungan, generasi pemuda dan milenial. Presiden berharap negara di kawasan Asia Timur tetap konsisten dalam memerangi sampah plastik dan limbah berbahaya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00