• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada 2020

Parpol Bagi Beras Jelang Pilkada, Bawaslu: Diluar Masa Kampanye Sulit Ditindak

9 November
07:13 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) akhirnya buka suara soal bagi-bagi beras yang dilakukan salah satu partai politik di Kubar.

Pasalnya kegiatan sosial itu belakangan viral di dunia maya terutama di laman facebook, karena dikait-kaitkan dengan agenda politik jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun depan.

“Sesuai janji kampanye pada pileg 2019 Haji Acong Ahmad Syaiful akan bagi beras kepada warga tidak mampu akan segera diwujudkan dan berlanjut setiap bulan” tulis akun dengan nama Azhar Adza, seperti di kutip dari group Keluhan dan Saran Warga Kubar dan Kaltim Ibu Kota NKRI, Sabtu (9/11/2019).

Apakah yang berbagi-bagi beras menjelang Pilkada Bupati, inikah yang akan dipilih masyarakat?”, tanya akun bernama Yulius Henok Sumual di group yang sama.

“Antusiasme warga (bagi yang awam politik) karena akan dibagikan sembako (beras berlambang pohon beringin & bermerek golkar). Menurut saya adalah bentuk "pengakuan" bahwa rakyat sedang mengalami kesulitan hidup. Tetapi di titik ini pula muncul pertanyaan mendasar, mengapa harus memberi ‘ikan’ dengan bagi-bagi sembako, bukannya memberi "umpan"? tulis akun bernama Kaka Bokut.

Menurut dia ada beberapa argumen tegas mengapa bagi-bagi sembako sudah tidak layak dilakukan.

“Pertama, tidak mendidik karena mengajari rakyat untuk jadi pengemis. Kedua, bagi-bagi sembako hanya bermanfaat dalam hitungan hari, sementara rakyat negeri ini butuh kepastian dan kemandirian ekonomi dari sekarang hingga masa depan. Miris”, ujarnya.

Berbagai cuitan warganet di dunia maya itu akhirnya ditanggapi pihak Bawaslu Kubar.

“Sekarang lagi ramai soal bagi-bagi beras di media sosial. Lalu ada pertanyaan ke Bawaslu apakah ini masuk ke pelanggaran (pemilu). Kita sudah tau anggota dewan yang bagi itu. Memang selama beliau belum ditetapkan sebagai calon, berarti dia membayar janji politik dan itu tidak melanggar. Tetapi jika beliau sudah ditetapkan sebagai calon maka itu masuk dalam pelanggaran yang disebut money politic (politik uang)”, jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Kubar Risma Dewi, saat menyampaikan materi dalam sosialisasi tahapan Pilkada yang diselenggarakan KPU Kubar di Hotel Sidodadi Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok.

Menurut Risma, sah-sah saja oknum atau partai politik membayar janji politik. Namun tetap harus melapor ke Bawaslu.

“Memang apa yang dilakukan oleh partai Golkar itu sudah berkonsultasi ke kita, dan mereka bilang ini untuk memenuhi janji politik, terus saya katakan silakan. Karena memang masyarakat akan menuntut janji politik itu. Termasuk partai lain yang mau memenuhi janjinya sekarang itu bisa saja. Selama belum terdaftar sebagai calon”, lanjut Risma Dewi.

Dikatakan setiap kegiatan parpol atau bakal calon yang berstempel sosial sulit dihindari namun kerap jadi bumerang. Pasalnya tak jarang kerap muncul oknum yang memanfaatkan kesempatan minta sumbangan kepada calon atau parpol terutama di musim Pilkada. Karena itu Risma menyarankan semua kandidat tidak mengumbar janji yang hanya akan jadi beban di kemudian hari.

“Dan memang money pilitik ini sulit diberantas. Yang pertama karena desakan ekonomi. Kedua daerah yang jadi sasaran adalah daerah-daerah yang jauh dari jangkauan. Kadang masyarakat berprinsip ambil uangnya jangan pilih orangnya ini juga bahaya. Orang dikasih keuntungan, kita suruh dia menolak itu naluri manusia agak berbeda,” katanya.

Memberantas mata rantai politik uang juga kian ruwet karena aturan pengungkapan kasus itu mengharuskan ada unsur meminta dipilih. Meski demikian tidak merta seluruh tindakan memberi dan menerima bisa dijerat hukum.

“Jadi yang dikatakan money politik itu memberi dan menerima imbalan atas permintaan untuk memilih yang bersangkutan. Yang kami sulit membuktikan itu didalam penyidik itu harus ada yang memberi, menerima dan harus ada kalimat meminta, memaksa atau menyuruh seseorang memilih dia, itu yang sangat susah”, ungkap Risma.

Faktor lain adalah budaya balas jasa. Artinya ada budaya tidak pantas menolak pemberian orang dan terbiasa membalas pemberian tanpa ada embel-embel akan memilih si pemberi.

“Misalnya orang minta sumbangan untuk kegiatan sosial bawa proposal, terus dia berikan sumbangan ya tidak apa-apa tapi bisa masalah. Misalnya ada yang foto atau video terus dia laporkan ke kita. Tapi yang jelas pasti kita klarifikasi dulu. Jika unsur-unsurnya lengkap baru ditindaklanjuti. Karena harus ada unsur materil dan formil yang harus dilengkapi baru bisa diproses sebagai pelanggaran pemilu”, bebernya.

Hal itu juga diakui sendiri oleh salah satu anggota parpol di Kubar.

“Ini kan sudah memasuki suasan Pilkada. Kandidat ini tidak konyol memberi tanpa memikirkan risiko. Contohnya di rumah ibadah meminta proposal bantuan, meminta perbaiki jalan. Karena masyarakat yang minta, kalau kandidat tidak kasi ya serba salah, mau dikasi dibilang ini mau nyuap masyarakat”, tegas Sarnelius politisi partai Golkar.

Lantas Risma Dewi menjawab, “Kita tidak mungkin melarang orang berbuat baik melakukan santunan seperti itu. Kami sering temukan yang begitu.  Dan kita berharap menanglah secara sportif. Jika ingin membantu masyarakat gunakanlah cara-cara yang benar. Jangan membantu tapi melanggar aturan yang kita buat sendiri,” tutupnya.

Sementara itu, merujuk UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 187 a menjerat pemberi politik uang. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000. Kemudian, KUHP dalam Bab V pasal 149 menjerat pemberi dan penerima politik uang. Dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan.

Kabupaten Kutai Barat jadi salah satu daerah yang bakal menggelar pemilukada serentak tahun 2020.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00