• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada 2020

Komisi II DPR Setuju Eks Napi Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada

11 November
12:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan aturan tentang larangan kepala daerah eks napi koruptor masuk ke dalam peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. Hal tersebut diusulkan KPU pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II beberapa waktu lalu.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menyetujui jika KPU mengusulkan hal tersebut agar masuk kedalam PKPU. Menurutnya dengan cara seperti itu akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemimpinnya.

"Tentu ini masih dalam pembahasan tetapi melihat semangat masyarakat dan antusiasme masyarakat dan harapan publik terhadap lahirnya kepala daerah yang terintegritas yang lebih baik kedepan, tentu DPR sangat menaruh perhatian khusus terhadap lahirnya pemimpin berintegritas," jelasnya kepada RRI, Senin (11/11/2019).

Ia mnegatakan data menunjukkan kepala daerah yang terjerat korupsi dari waktu ke waktu meningkat. Seperti pada tahun 2017 hanya 13 kepala daerah, namun kemudian di tahun 2018 menjadi 30 kepala daerah. Dari data tersebut berarti harus ada yang disempurnakan agar masyarakat dapat kembali percaya oleh lembaga penyelenggara Pilkada seperti KPU, Bawaslu, dan lain-lainnya.

"Ya publik perlu ditunjukkan satu komitmen yang kuat dari penyelenggara pilkada KPU, Bawaslu, dan juga para pembuat regulasi termasuk DPR agar menyempurnakan peraturan yang ada, sehingga harapan publik lahirnya pemimpin berintegras bisa terwujud dengan memasukkan syarat mantan napi korupsi tidak boleh dicalonkan sebagai kepala daerah," tutupnya.

Sebelumnya, KPU berharap UU Pilkada direvisi oleh DPR. Ketua KPU Arief Budiman berharap revisi UU tersebut memuat aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada.

"Kami tentu berharap ada revisi terhadap (UU Pilkada). Karena kan semua pihak, kalau saya lihat komentarnya, sepanjang ini (larangan eks koruptor maju Pilkada) diatur di dalam UU, maka kita bisa terima," kata Arief di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

KPU pun telah mengajukan perubahan peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2017. Dalam rancangan PKPU tersebut dituangkan aturan mengenai larangan eks koruptor maju Pilkada.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00