• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Terjerat Kasus Gratifikasi, KPK Perpanjang Pelarangan ke Luar Negeri Walikota Dumai

12 November
13:59 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi agar mencegah Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah berpergian ke luar negeri.

Permintaan pencegahan ini di perpanjang selama 6 bulan kedepan sejak 8 november 2019, karena saat ini Zulkifli sudah berstatus tersangka kasus korupsi tetapi belum di tahan oleh KPK.

"Pencegahan ke luar negeri selama enam bulan terhitung mulai 8 November 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Zulkifli disangkakan sebagai pemberi suap dan gratifikasi senilai Rp 550 juta kepada pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan kawan kawannya. Suap diberikan terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Dalam kasus tersebut KPK menyatakan Zulkifli telah menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Kasus yang melibatkan Zulkifli tersebut merupakan pengembangan perkara suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 4 Mei 2018, di Jakarta.

Perkara ini bermula pada Maret 2017, saat Zulkifli bertemu dengan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo di sebuah hotel di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, ia meminta bantuan untuk mengawal proses pengusulan DAK Pemerintah Kota Dumai. Hal itu pun disanggupi oleh Yaya dengan permintaan FEE sebesar 2 persen.

Dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp22,3 miliar. Tambahan ini sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untuk kegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan.

Selain itu, di waktu yang sama pemerintah Kota Dumai mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. DAK itu diajukan untuk rumah sakit rujukan, jalan, perumahan dan pemukiman, air minum, sanitasi, dan pendidikan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00