• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

SEA GAMES

Pernyataan Lengkap Kemenpora, Uang Saku Telat Atlet Dayung

13 November
19:40 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintah melalui Kemenpora menjawab perihal adanya tunggakan pembayaran gaji atlet pemusatan latihan nasional (pelatnas) di cabang olahraga (cabor) dayung selama lima bulan, jelang Sea Games 2019 Filipina. 

BACA JUGA : Indonesia Targetkan Peringkat 4 di Sea Games 2019 Filipina

Sejak Januari 2019, pelatnas rowing menuju Sea Games sudah dimulai dengan uang saku senilai Rp 4,5 juta hingga 10 juta yang dialokasikan untuk 13 atlet (tujuh putra dan enam putri). Pelatnas selama enam bulan pertama mengalir dengan dibayarkan dua kali. Namun, seiring waktu berjalan, uang saku mereka sejak Juli hingga November tidak cair yang mengakibatkan para atlet kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari.

"Yang jadi persoalan, MoU antara kami dengan PB PODSI itu, honor yang seharusnya digunakan Juli sampai Desember tapi oleh dayung digunakan untuk membayar honor dan akomodasi Januari sampai Juni. Akibatnya, gaji atlet bulan Juli hingga berikutnya belum terbayar sampai sekarang," kata Sesmenpora Gatot S.Dewa Broto menjawab dugaan uang saku olahraga rowing yang terkendala di Kemenpora, Rabu (13/11/2019).

"Seperti diketahui cabor-cabor kami bagi berdasarkan cluster. Nah, karena waktu itu persoalan anggaran tak sebesar 2018 sehingga ada cabor yang kecewa karena jumlah proposal yang mereka ajukan tak sama dengan bantuan yang dicairkan Kemenpora. Akibatnya, "Ah, saya tak mau MoU", akhirnya (pelatnas) mundur, itu lah contohnya kenapa PODSI baru tanda tangan bulan Juni," lanjut Gatot.

"Kami tak menyalahkan cabor, cabor sudah benar sebagai (melakukan) persiapan SEA Games (jangka) panjang, tetapi kami sudah wanti-wanti proposalnya seperti apa," ujar Gatot.

"Sebab, ujung-ujungnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu ibaratnya sudah seperti ada potensi masalah. Ini bisa terselamatkan jika nanti pada proposal baru ada adendum (perubahan). Mengakui bahwa anggaran digunakan untuk ini dan sebagainya, jadi cabor yang harus menjelaskan," tutur Gatot.

Terkait dana try out, tim pelatnas dayung juga telah difasilitasi oleh Kemenpora, salah satunya uji coba mengikuti 2019 Asian Rowing Championship di Korea Selatan, tanggal 19-27 Oktober dengan total anggaran Rp 415.551.800.

Dalam perjanjiannya, Kemenpora sepakat memberi bantuan kepada pelatnas dayung dibawah naungan PB Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)selama tujuh bulan, yakni mulai Juni-Desember 2019. Dayung mendapat anggaran pelatnas 2019 sebesar Rp12.067.800.000. Dana tersebut nantinya dibagi dalam dua tahapan. Tahap pertama 70 persen, kemudian sisanya 30 persen di tahap kedua. Dengan catatan, Laporan Pertanggungjawaban anggaran 70 persen sudah dilaporkan kepada Kemenpora.

“Tidak benar bahwa Kemenpora tidak memperhatikan kepentingan dan keperluan cabor, termasuk dayung, karena Kemenpora telah mencapai kesepakatan dalam MoU yang ditandatangani tanggal 28 Juni 2019 antara PPK PPON (Kemenpora) dengan PB PODSI bahwa bantuan Pelatnas untuk Dayung (PODSI) disepakati 7 bulan yaitu dari Juni-Desember 2019 sebesar Rp12.067.800.000,” tambah Gatot S.Dewa Broto dalam keterangan tertulisnya kepada Radio Republik Indonesia (RRI).

"Dari data SPJ tahap 1 yang diterima Kemenpora pada 16 Oktober 2019 ternyata ditemukan bahwa PB PODSI mengambil kebijakan sepihak menggunakan anggaran bantuan pelatnas dayung yang seharusnya digunakan untuk Juni-Desember 2019, tetapi digunakan untuk Januari-Juli 2019. Hal ini tidak sesuai dengan MoU dan itu akan berpotensi menjadi temuan oleh instansi yang melakukan audit keuangan,” lanjut keterangan Kemenpora.

“Sebagai informasi, PB PODSI pada 16 Oktober 2019 telah menyerahkan SPTJB yang ditandatangani oleh Sekjen PB PODSI. Intinya, PB PODSI mengakui ketidaksesuaian peruntukannya itu adalah sepenuhnya tanggung jawab PB PODSI bukan Kemenpora. Sebagai konsekuensinya, pada 11 November 2019, Kemenpora telah meminta PODSI untuk menyampaikan proposal baru,” sambungnya.

“Prinsip Kemenpora sangat jelas bahwa untuk kepentingan atlet dan cabor tetap diutamakan. Namun demikian, harus sesuai ketentuan yang berlaku. Kemenpora tidak ingin mendorong kepada cabor mana pun untuk melakukan penyalahgunaan anggaran karena jika itu terjadi, yang akan mendapat penilaian negatif adalah institusi Kemenpora sebagai pemberi bantuan anggaran. Pada 13 November, Kemenpora telah memberikan surat teguran kepada PB PODSI untuk konsisten dan taat pada peraturan yang berlaku,” tutup keterangan Kemenpora.(Keterangan Foto : Istimewa)




tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00