• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

Pemuda Papua Inisiasi Edukasi dan Kewirausahaan Membangun SDM Kompeten

14 November
09:06 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pembangunan yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Papua sangat masif dan menelan biaya teramat sangat besar. Meski demikian, jika masyarakat tanah Cendrawasih tidak terlibat secara nyata dalam pembangunan di sana, pastinya pembangunan tersebut akan sia-sia.

Pemuda Papua bisa menjadi aktor utama dalam menciptakan perubahan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kebanggaan terhadap tanah kelahirannya dapat diwujudkan lebih jauh melalui gagasan strategis, inovasi, pemberdayaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam sekitarnya.

Papua telah memiliki Peta Jalan Pertumbuhan Hijau dan kebijakan-kebijakan pendukung lainnya untuk mengarahkan pembangunan berkelanjutan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk mengatasi tantangan di lapangan yang ada saat ini. 

Billy Gracia Mambrasar, adalah pendiri “Kitong Bisa”, sebuah organisasi yang menggiatkan pembangunan kapasitas melalui pendidikan kewirausahaan dan Bahasa Inggris. Saat ini “Kitong Bisa” telah memiliki 158 orang staf dan relawan yang menjalankan program di 9 titik belajar dan membina hingga 900 anak didik di seluruh Papua. Billy Mambrasar juga dikenal sebagai salah satu pencetus ide Papuan Youth Innovation and Creativity Hub.

“Kami menjadikan setiap anggota keluarga ‘Kitong Bisa’ sebagai calon pemimpin masa kini dan masa depan. Mereka kami dorong untuk melakukan perubahan dalam lingkup mereka masing-masing, sesuai dengan motto kami, yakni ‘Even You Can Make A Change’. Semangat ini penting untuk terus digaungkan di antara pemuda Papua agar mereka siap mengambil peran dalam pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua tercinta,” kata Billy seperti diterima RRI, Kamis (14/11/2019).

Salah satu penggerak generasi muda Papua lainnya adalah Eldona Vallenzie Sokoy, pemilik kedai kopi “Coffee and You”, dan merk tas dan pakaian “Coconut Tree Land”. Eldona yang karib disapa Kak Zie ini mengaku, Papua memiliki sumber daya alam begitu kaya, tapi kurang dukungan sumber daya manusia. Ini terjadi karena banyak pemuda Papua yang saat ini hanya mengikuti tren dan berlindung dalam pekerjaan yang aman dan nyaman. 

"Padahal banyak pemuda Papua yang pandai. Oleh sebab itu kami yang masih muda ini, harus selalu bersemangat dan terus memberi bukti kepada masyarakat. Perlu aksi (action) dan bukan hanya sebatas bicara lantang di media sosial," tegas Zie.

Eldona Vallenzie telah membuktikan bagaimana melalui dua bisnis yang dijalaninya, bisa selalu disertai kampanye sosial, antara lain untuk menyelamatkan tarian tradisional Papua, menggugah masyarakat setempat untuk terus menanam pohon, menyelamatkan hutan sagu, menghentikan penganiayaan terhadap anak, hingga imbauan untuk mengurangi pemakaian kantong plastik saat berbelanja. 

Kampanye lain yang ia lakukan adalah mempromosikan usaha komunitas lokal seperti kopi Papua dan gambar ukiran Papua, yang ia kemas menarik ala anak muda. Bekerja sama dengan Universitas Ottow Geisler di Jayapura, Kak Zie juga menjalankan program beasiswa kepada mahasiswa sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaannya. 

“Adat istiadat kami menempatkan peran perempuan di bawah laki-laki. Tetapi kaum perempuan tidak perlu merasa seperti itu. Hidup di zaman modern, perempuan Papua harus maju dan bisa berdiri di depan untuk berbuat sesuatu bagi keluarga dan masyarakat. Jangan tanyakan apa yang sudah Papua berikan padamu, tapi tanyakan apa yang sudah kau berikan untuk Papua,” tegas Zie.

Billy Mambrasar dan Eldona Vallenzie (Kak Zie) adalah dua dari sekian banyak generasi muda Papua yang telah mengecap pendidikan tinggi dan memimpin pergerakan pemuda di sana untuk membangun daerahnya. Peran mereka pun sudah diakui oleh Pemerintah Dareah dan kerap diminta untuk menjadi perwakilan pemuda di berbagai proses penyusunan kebijakan publik di Tanah Papua. 

Apresiasi khusus dari pemerintah di tingkat nasional juga sudah dibuktikan oleh Billy, di mana ia  baru saja dinobatkan menjadi Duta Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) oleh Kementerian Bappenas pada Oktober 2019 lalu.

Memastikan Pembangunan Papua yang Berkelanjutan

Tanah Papua adalah satu-satunya wilayah di Indonesia dengan tutupan hutan yang relatif masih utuh. Papua tercatat sebagai pemilik kawasan hutan terbesar di Asia Tenggara dengan luas mencapai 31 juta hektar. Hal yang sama juga terdapat di Papua Barat, di mana sebagian besar lahannya masih didominasi hutan. Kondisi lansekap ini sekaligus menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai provinsi penghasil beragam komoditas unggulan di antaranya coklat, kopi, vanilla, rumput laut, serta budidaya ikan dan udang. 

Menimbang pentingnya kelestarian alam, Bappenas sebagai ‘dapur’ perencana pembangunan di Indonesia mendefinisikan pembangunan tidak hanya sebagai kegiatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, namun juga merupakan upaya untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup. Pandangan ini berangkat dari fakta bahwa kesejahteraan manusia untuk mempertahankan hidup pada akhirnya bergantung pada kemampuan alam untuk menyediakan berbagai sumber daya. 

Berdasarkan argumen tersebut, pada 2015 Bappenas menerbitkan Peta Jalan Pertumbuhan Hijau (Green Growth Plan) yang mengatur kebijakan, perangkat dan metode yang dirancang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada rakyat guna mewujudkan kemakmuran jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kurun waktu 35 tahun mendatang.  

Pemerintah Papua dan Papua Barat sadar bahwa kekayaan sumber daya alam mereka bisa menjadi daya ungkit pembangunan daerahnya sendiri. Belajar dari pengalaman provinsi lainnya dalam mengelola sumber daya alam, dan sejalan dengan arahan Peta Jalan Pertumbuhan Hijau, Papua dan Papua Barat menempatkan konsep keberlanjutan sebagai prinsip utama pembangunan. Lebih jauh, keberlanjutan diartikan sebagai relevansi dalam mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan lebih selaras, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 

“Menyadari kekayaan alam kami, pemerintah Papua memutuskan untuk mengusung visi pembangunan berkelanjutan Papua atau Visi 2100 Papua yang menjadi dasar pembangunan periode 2018 hingga 2023. Untuk itu, perlu digali sumber-sumber penerimaan baru yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan maupun dari kegiatan ekonomi lainnya yang tidak bersifat ekstraktif,” tutur Freddy Moele, Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Provinsi Papua. 

Mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut, Provinsi Papua telah menyiapkan berbagai instrumen, antara lain Green Growth Plan (GGP), Green Economic Growth (GEG), Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Pada bagian lain, untuk mengakselerasi pembangunan di Tanah Papua, pemerintah pusat menyediakan dana otonomi khusus (otsus) yang sudah dikucurkan sejak 2002 hingga 2016 dengan total nilai Rp 47,9 triliun. Bahkan untuk 2020, dana otsus yang siap digelontorkan pemerintah pusat adalah Rp 8,37 triliun. Selain itu, di target tahun yang sama, pemerintah juga mengalokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,68 triliun. 

“Semua upaya terkait pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di Papua harus selaras dengan GGP, GEG, PPRRK, dan RTRW yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika masyarakat Papua ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan alam yang tersedia, semua pelaku pembangunan harus mematuhi rambu-rambu yang telah disiapkan. Jangan sampai lalai dan merusak ‘ibu’, yaitu alam mereka sendiri,” tutup Freddy.  

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00