• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

DPR Belum Diajak Bahas Wacana Program Sertifikasi Pra Nikah

15 November
18:07 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi VIII DPR RI sama sekali belum diajak untuk berdiskusi mengenai wacana mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk menjalani sertifikasi persiapan perkawinan berupa kelas atau bimbingan pranikah pada tahun 2020 nanti, atau sertifikasi pra nikah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Sadzily mengatakan, pihaknya sama sekali belum mendapatkan skema mengenai program tersebut. Sekalipun pekan lalu, pihaknya telah menggelar rapat kerja bersama dengan salah satu kementerian terkait, yakni Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

"Belum ada (pembicaraan dengan pemerintah terkait itu). Kami belum mendapatkan skema apa yang akan dilakukan oleh program sertifikasi pernikahan ini. Waktu kami rapat dengan Menteri Agama seminggu yang lalu tidak membicarakan sama sekali tentang program sertifikasi pernikahan ini," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Jumat (15/11/2019).

Perlu diketahui, beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyatakan ingin mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk menjalani sertifikasi persiapan perkawinan berupa kelas atau bimbingan pranikah pada tahun 2020 nanti. 

Terkait itu, Ace yang juga politisi Partai Golkar ini mewanti-wanti pemerintah untuk mengajak DPR untuk berdiskusi. Sebab setiap program pemerintah pasti ada anggarannya. Sementara anggaran yang akan dipakai oleh pemerintah harus dibahas bersama Senayan. Terlebih Menko PMK, Muhadjir Effendy telah menyatakan kalau program sertifikasi pra nikah tidak dipungut biaya alias gratis.

"Tentu yang paling penting kalaupun misalnya negara mau menanggung pembiayaan sertifikat itu kan juga harus melibatkan DPR untuk menyusun berapa anggarannya. Kan itu ga kecil," ujarnya.

Selain membahas anggaran dengan DPR, pemerintah menurut dia juga harus terbuka dengan skema yang akan dipakai dalam program tersebut. Skema program tersebut pun harus didiskusikan dengan DPR.

"Saya tidak tahu seperti apa skemanya, tapi saya dengar mesti ada tiga bulan pelatihan, kan juga harus disiapkan siapa tenaganya, siapa gurunya, ustadz, dari pihak kesehatan siapa, itukan semua pasti akan membutuhkan (biaya). Bagaimana skema waktunya, bagaimana kalau dia sedang bekerja, kan semua harus dikaji secara mendalam," urainya.

Dipertegas soal pihaknya bakalan menanyakan langsung ke Menko PMK, Muhadjir Effendy terkait program tersebut, Ace bilang pihaknya akan bertanya kepada kementerian terkait yang bermitra dengan Komisi VIII DPR RI.

"Iya nanti kita akan tanya. Karena inikan baru Kemenko PMK, saya tidak tahu Menko PMK itu mitra kerjanya di DPR dengan (komisi) siapa," pungkasnya. (Foto : Tangkap Layar TV One)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00