• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Demokrasi Mayoritas Ala Indonesia Salah Jalan

16 November
17:11 2019
1 Votes (2)

KBRN, Bandung: Politisi PDI Perjuangan Abdy Yuhana menilai pemilihan secara langsung harus dicermati kembali. Menurutnya, pengisian jabatan dalam demokrasi, selain dipilih langsung oleh rakyat dapat melalui lembaga representasi rakyat.

"Secara geopolitik Indonesia, pemilihan langsung tidak cocok semua pengisian jabatan. Pemilihan melalui lembaga representasi rakyat, itu juga sah," kata Abdy saat menjadi narasumber Konferesni Lokal Gerakan Mahasiswa Kriten Indonesia (GMKI) Kota Bandung bertajuk Peran Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Dalam Perspektif Demokrasi dan Berbangsa di GMKI Centre Jalan Ir H Djuanda 109 Bandung, Sabtu (16/11/2019).

Menurutnya, secara umum, pengertian demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang setiap warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan suatu keputusan yang akan memberikan efek dalam kehidupan mereka. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

"Demokrasi mencakup kondisi budaya, ekonomi, dan sosial dalam terjadinya praktik kebebasan politik, baik secara bebas ataupun setara. Dalam demokrasi, warga negara diizinkan untuk berpartisipasi aktif secara langsung atau melalui perwakilan dalam melakukan perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum," tuturnya.

Ia menambahkan, demokrasi dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu: Demokrasi langsung (direct democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Contohnya seperti pemilu.

"Demokrasi tidak langsung (indirect democracy) adalah demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan suatu keputusan. Contohnya seperti suatu keputusan yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD)," ujarnya.

Anggota DPRD Provinsi Jabar ini mengatakan secara geopolitik, Indonesia adalah negara kepulauan, memiliki beraneka ragam suku budaya 
dan sumber daya alam yang luar biasa. 

Dengan latar belakang hal itu, ia menilai tidak semua jabatan harus mengikuti pemilihan langsung. Terkecuali Pemilihan Presiden, imbuhnya, lantaran harus memiliki legitimasi kuat.

"Tidak semua jabatan harus mengikuti pemilihan langsung karena menghabiskan biaya yang tidak sedikit baik dari calon atau pun negara. Bayangkan, untuk mencalonkan menjadi kepala daerah harus mengeluarkan biaya minimal Rp. 10 miliar. Bila pun menang, maka kepala daerah ini akan terus memikirkan bagaimana agar uangnya kembali. Makanya, tak heran bila banyak kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK karena terlibat korupsi," bebernya.

Ia menambahkan, cita-cita demokrasi Indonesia adalah sebangunnya antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. 

"Sementara hari ini yang terjadi seolah-olah bahwa demokrasi itu hanya sekadar demokrasi politik, sementara demokrasi ekonominya tertinggal," ujar dia.

Abdy menyoroti, dengan demokrasi yang berjalan saat ini telah meninggalkan musyawarah mufakat. Pemilihan secara tidak langsung sesuai dengan falsafah pancasila dan keadaan yang ada di masyarakat. 

"Pilkada tak langsung adalah bentuk dari musyawarah perwakilan sesuai dengan sila ke empat Pancasila, ini sesuai dengan jati diri kita. Apalagi, dengan melihat geopolitik Indonesia, demokrasi yang cocok adalah demokrasi konsensus atau mengedepankan musyawarah mufakat," tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00