• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti Dukung RUU KUHP Masuk Prolegnas DPR

17 November
20:47 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam waktu dekat berencana akan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undaang Hukum Pidana (KUHP) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 

Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dalam sebuah acara diskusi di Jakarta mendukung rencana  RUU KUHP masuk dalam Prolegnas DPR. 

Bivitri mengatakan setelah masuk ke dalam Prolegnas, dirinya  lantas meminta agar masyarakat sipil dan kelompok yang terkena atau terdampak langsung terkait pembahasan RUU KUHP hendaknya juga dilibatkan jadi bukan hanya sekedar diberikan sosialisasi saja.

"Prolegnas sebelum 17 Desember 2019  menurut rencana akan diselesaikan, kami mendukung, dengan itu pada masa sidang berikutnya mereka bisa menilai atau membahas terkait RUU KUHP” kata Bivitri di diskusi  di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Bivitri menjelaskan kepada wartawan setelah masuk ke dalam Prolegnas, maka pembahasan RUU KUHP sesuai dengan Pasal 71-A UU Nomor 15/2019 tidak harus dari nol lagi.

“Bisa langsung masuk pembahasan. Ia mengusulkan agar DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dibahas dengan melibatkan partisipasi masyarakat, misalnya dengan tidak langsung menentukan ada 14 pasal yang dianggap kontroversial untuk dibahas” katanya kepada wartawan.

Menurut Bivitri, membahas DIM bisa menyisir per bab misalnya, jadi disisir dulu untuk menentukan pasal yang masih kontroversial.

“Jangan langsung diambil 14 pasal yang ditentukan dari awal oleh pemerintah atau bahkan sudah dibuatkan dulu penjelasan-penjelasannya oleh Tim Ahli” jelasnya.

Bivitri dalam kesempatan ini juga meminta kepada Pemerintah dan DPR agar dalam pembahasan terkait RUU KUHP itu dapat melibatkan banyak pihak. Menurutnya lebih haik juga melibatkan pihak tertentu yang terkena dampak pasal tertentu dalam RUU KUHP.

Bivitri berharap agar pemerintah dalam hal ini tidak hanya sekedar sosialisasi saja akan tetapi juga melibatkan banyak pihak terkait lainnya seperti ahli dan pemangku kepentingan. 

"Jadi orang yang terkena dampak itu juga harus diundang” tegasnya.

Bivitri mencontohkan, misalnya dalam kasus korban pemerkosaan untuk tahu apakah betul dengan penghukuman untuk aborsi itu punya dampak serius kepada para korban atau tidak.

“Meskipun sulit untuk berbicara secara langsung tapi kan ada Komnas Perempuan atau forum pengaduan layanan masyarkat lainnya” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00