• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Pro Kotra Jalan Margonda Depok Berbayar

17 November
21:03 2019
0 Votes (0)

KBRN, Depok : Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana menargetkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar dari Kota Penyanggah menuju DKI Jalarta pada akhir 2020.

Salah satunya di Jalan Raya Margonda Raya, Kota Depok.

Cara ini dipercaya dapat menekan kemacetan di jalan nasional itu dan saat ini BPTJ tengah merancang kerangka regulasi untuk pelaksanaannya.

Tanggapan warga Depok pub bervariasi mengenai rencana ini. Ada yang pro ada pula yang kontra.

Kasno warga Kalimulya Depok misalnya, dia setuju diterapkan ERP di Jalan Raya Margonda. Karena selain bakal mengurangi jumlah kendaraan juga dapat berkontribusi menambah pendapata asli daerah (PAD) Kota Depok.

"Saya sangat setuju, kalau dilakukan berbayar, maka konpensasinya bisa menjadi penghasilan PAD. Kedua cara ini mengurangi kemacetan di Jalan Margonda," kata Kasno kepada RRI, di Kalimulya, Kota Depok, Minggu (17/11/2019).

Tetapi dengan catatan, kata Kasno harus bersih dari kong-kalikong atau korupai di pintu pembayaran. Karena menurutnya tidak ada lagi sumber PAD yang besar bagi Pemkot Depok selain dari pajak retribusi.

"Kalau ini di berlakukan, harus pure masuk ke PAD," katanya.

Disamping itu, sebelum menerapkan ERP, pemerintah pusat (BPTJ) harus terlebih dahulu menyiapkan moda transportasi massal seperti DKI Jakarta.

"Harus disiapkan kendaraan massalnya sebagai konpensasinya untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Tapi saya yakin dengan berbayar itu bisa lah kita buat itu, kalau perlu minjem ke Bank," ungkapnya

Berbeda dengan Kasno, warga Beji Kota, Depok Roy Pangharapan menolak rencana BPTJ menerapkan Jalan Raya Margonda berbayar. Alsannya sejak jaman penjajahan kompeni sebegitu jahatnya, itu saja tidak pernah memungut pajak untuk jalan.

"Coba cek itu data-datanya jaman Belandan itu lho. Masak ini pemerintah sendiri ko, mau majekin (pajak-red) jalan ini kan sangat aneh. Ya kalau jalan tol mungkin la ya, walaupun sama alasannya," ujar Roy.

Oleh sebab itu dia mendesak Pemerintah Kota Depok menolak keras rencana BPTJ menerapkan jalan berbayar di Jalan Raya Margonda. Kalau persoalannya Pemkot Depok kesulitan mencari sumber PAD lainnya, tapi membuat jalan berbayar bukanlah solusi.

"Emang itu jalannya siapa? Ko enak saja majekin jalan. Itu kan jalannya Tuhan yang diberikan kepada kita, dibangun dengan uang rakyat Kota Depok. Jadi kami meminta Pemkot Depok untuk menolak tegas rencana BPTJ terkait Jalan Raya Margonda berbayar," tegasnya.

Kalau BPTJ menerapkan jalan berbayar di Jalan Raya Margonda untuk menekan kemacetan, menurut Roy itu solusi kekanak-kanakan, lebay dan malas mikir. Masih banyak pakar transportasi diluar sana yang bisa direkrut BPTJ untuk memecahkan masalah kemacetan tanpa harus menerapkan jalan berbayar.

"Moso intelektual pemikirannya segitu doank. Anak lulusan TK juga bisa. Contoh kalau kita ngga mau kebanjiran jangan punya rumah dipinggir suangai, kalau ngga ngga mau kena Tsunami jangan punya rumah di pantai, itu cara berpikir kekanak-kanakan, lebay," tandasnya.

Baca Juga: DPRD Tolak ERP di Jalan Margonda

Beban rakyat sudah berat, Roy berharap pemerintah jangan hanya berpikir kesuksesan sebuah program tanpa memikirkan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan itu. ()

  • Tentang Penulis

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

  • Tentang Editor

    Afrizal Aziz

    Redaktur Pro 3 RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00