• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Evaluasi Pemilu, Perkuat Pengawasan dan Penyelenggara

19 November
09:27 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, menyetujui adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu serentak, baik pemilu kepala daerah, maupun pemilu legislatif.

Ketika dihubungi RRI Selasa (19/11/2019) pagi, Kamrussamad mengatakan, evaluasi memang harus dilakukan, mengingat pola pemilu yang kurang sehat. Seperti begitu besarnya ongkos politik yang dikeluarkan calon kepala daerah maupun calon legislatif.

“Semangat evaluasi dilakukan agar Pilkada serentak melahirkan kepala daerah yang kredibel dan berintegritas, dan semakin punya pemikiran mendalam terhadap mewujudkan aspirasi rakyat.  Sebab, faktanya dua tahun terakhir ini banyak kita lihat kepala daerah yang terjerat kasus hukum,” ungkapnya.

Menurutnya, beberapa aspek yang dievaluasi diantaranya pada proses bagaimana terjadinya peningkatan partisipasi pemilih pada setiap pemilu di daerah. Kemudian mekanisme pencalonan, dimana mendorong parpol untuk transparan dan akuntabel pada calon yang akan mendaftar.

“Jadi pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pada visi dan program. Bukan pada apa yang selama ini ditakuti oleh banyak publik, seperti mahar. Peningkatan partisipasi juga penting. Ada banyak daerah yang tingkat partisipasinya sangat rendah, misalkan Kota Batam yang masih di bawah 50 persen,” ujarnya.

Selanjutnya kata Kamrussamad, adalah evaluasi terhadap waktu pelaksanaan kampanye. Sebab,  waktu yang begitu panjang, tidak hanya mengeluarkan biaya yang begitu besar, justru melahirkan polarisasi yang begitu mendalam di tengah masyarakat, seperti antar pendukung.

“Bahkan di satu keluarga juga dapat berbeda pilihan. Anak jadi tidak tegur sapa, dengan ibu bapaknya. Karena begitu tajamnya kontenstasi di lapangan, sehingga tingkat edukasi masyarakat melihat pertarungan pilkada itu adalah pertarungan hidup mati nasib mereka. Ini yang harus dievaluasi,” jelasnya.

Untuk itu, yang harus dilakukan adalah perbaikan pada regulasi dan aturan yang dianggap akan memaksimalkan proses Pilkada mencapai tujuan yakni keadilan dan kemakmuran rakyat. Untuk menghindari politik uang, katanya dengan memperkuat posisi Bawaslu, dengan memberikan payung hukum yang memadai.

Selanjutnya dengan memperkuat sosialisasi penyelenggara pemilu tentang pentingnya memilih calon yang memiliki treck record yang baik. Terakhir adalah dengan perlunya memperkuat kelembagaan politik untuk pemilihan calon yang lebih transparan.

“Di situ kuncinya. Kalau parpol menyodorkan calon yang baik, maka rakyat akan memilih yang terbaik dari yang baik,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00