• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada 2020

Pilkada Langsung Yes, Perilaku Koruptif No

21 November
15:45 2019
0 Votes (0)


KBRN, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014, Denny Indrayana menjelaskan sistem Pemilihan Kepala Daerah baik itu sifatnya langsung, tidak langsung dan asimetris tidak ada bedanya, ketiganya merupakan pilihan politik hukum.


"Kalau dari segi hukum tata negara yang saya pelajari baik langsung atau tidak langsung asimetris itu pilihan-pilihan politik hukum," ucap Denny di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Kamis (21/11/2019).


Menurutnya yang perlu menjadi perhatian bukan pilihan sistem pemilihannya, tapi lebih ke penegakan hukum prilaku koruptif dalam pemilu seperti politik uang. Ketika penegakan Hukumnya berjalan maka itu menurutnya akan menciptakan pemilu yang jujur dan adil.


"Yang saya garis bawahi adalah bagaimana apapun pilihannya yang kita harus tetap pegang adalah penegakan hukumnya yang itu pemilu yang jujur adil tanpa politik uang, tidak ada praktek-praktek koruptif itu yang penting," tuturnya.


Soal sistem pemilu langsung yang saat ini masih digunakan, pria yang pernah menjabat Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) ini merasakan sistem pemilu ini masih diterima di Indonesia, mengingat masyarakat berpatisipasi langsung dalam menentukan calon pemimpin daerah maupun di tingkat nasional.


"Apapun sistem pemilunya tentu saja saya memilih sistem pemilu yang sekarang masih dikhendaki masih sistem pemilihan langsung karena masyarakat terlibat partisipatif tetapi tadi jangan koruptif," jelasnya.


Meski begitu, Denny kembali mengingatkan sistem Pilkada langsung perlu dilakukan pembenahan, utamanya dari sisi ongkos politik yang terkenal mahal juga membrantas praktek koruptif dalam Pemilu.


"Tetapi dengan perbaikan - perbaikan terutama dari biaya politik yang tidak terlalu mahal kemudian kemungkinan tadi praktk pemilu yang koruptif itu, itu yang harus di sikapi dengan perbaikan-perbaikan serius dan mendasar," tandasnya.


Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebutkan tengah mengkaji sejumlah opsi sebagai solusi atas evaluasi pilkada langsung, salah satu opsinya adalah pilkada asimetris. 


Pilkada asimetris yang dimaksud adalah sistem yang memungkinkan adanya perbedaan mekanisme penyelenggaraan pilkada antardaerah. 


Perbedaan mekanisme penyelenggaraan dimungkinkan karena suatu daerah memiliki karakteristik tertentu, seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya, atau aspek strategis lainnya.


Selama ini, pilkada asimetris sudah berjalan dengan adanya perbedaan sistem pilkada di sejumlah daerah, misalnya DKI Jakarta, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seiring wacana itu bakal diperluas ke daerah - daerah lain.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00