• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Ini Lima RUU Inisiatif F-PPP DPR Periode Sekarang

2 December
15:52 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI kembali mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol untuk menjadi usul inisiatif. Selain itu, ada 4 RUU Inisiatif F-PPP di DPR pada periode 2019-2024 yang diusahakan bisa disahkan menjadi UU.

Hal itu disampaikan Sekretaris F-PPP DPR RI, H. Achmad Baidowi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2019). Dalam kesempatan itu, AHmad Baidaowi didampingi anggota F-PPP Muhammad Aeras, H. Syamsurizal, H. Anwar Idris dan Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal.
 
Fraksi PPP DPR RI, menurut Baidowi memberikan perhatian besar pada aspirasi umat Islam yang merupakan konstituen partai selama ini. Sejumlah aspirasi, usulan, masukan uang disampaikan kepada F-PPP untuk ditindaklanjuti dengan berbagai cara, diantaranya dengan memformulasikan menjadi RUU.

Dalam kaitan ini, lanjut dia, pada periode 2019 - 2024 ini, F-PPP mengajukan 5 RUU inisiatif di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, selain mengajukan RUU bersama komisi-komisi di DPR RI.

Kelima RUU tersebut adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Wisata Halal, RUU Ekonomi Syariah, RUU Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar, dan RUU Revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Untuk RUU Larangan Minuman Beralkohol, Baidowi mengatakan kalau RUU ini merupakan inisiatif F-PPP sejak dua periode lalu, dimana pembahasannya selalu menghadapi berbagai persoalan. Karenanya pada periode ini, F-PPP akan mengintensifkan lobi dan komunikasi dengan fraksi lain untuk membangun kesepahaman agar RUU ini bisa dibahas dan diajukan menjadi RUU usul DPR.

"RUU Larangan Minuman Beralkohol ini diinisiasi F-PPP, karena selama ini melihat banyaknya korban akibat minuman beralkohol, menimbulkan korban jiwa, kejahatan, hingga bisa merusak rumah tangga," jelas Baidowi lagi.

Kemudian RUU Wisata Halal. Menurut Illiza Sa'aduddin, wisata halal merupakan konsep parawisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Tetapi, pengembangannya akan banyak mendapat kan hambatan karena dari sisi regulasi.

"Sebab parawisata halal di Indonesia tergolong lemah karena tidak ada aturan yang mengaturnya secara spesifik, baik dalam bentuk UU maupun Peraturan Menteri," sebutnya.

Terkait RUU Ekonomi Syariah, Illiza mengatakan bahwa dalam pandangan F-PPP DPR RI, konteks makroekonomi global yang tidak menentu, peluang sektor ekonomi syariah justru menguat, terutama dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa yang bersertifikasi halal di seluruh dunia.

Sedang RUU Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar, F-PPP kata Syamsurizal melihat jumlah anak terlantar termasuk diantaranya anak yatim pada tahun 2018 mencapai 4,5 juta jiwa. Menurut dia, negara harus hadir untuk memberikan perhatian, pemenuhan hak-hak dan pemenuhan kesejahteraan sehingga lebih terarah guna menyongsong masa depan mereka. 

"Dalam UUD 1945, disebutkan anak terlantar dipelihara oleh negara, namun hal ini belum diatur oleh UU," kata Syamsurizal.

Terakhir adalah RUU Revisi UU Ormas, dimana menurut F-PPP, revisi UU Nomor 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) perlu mendapatkan perhatian DPR RI periode 2019-2024 ini. Diantara pasal yang perlu mendapat perhatian untuk direvisi adalah izin pengadilan untuk membubarkan Ormas.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00