• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Opini

Cikini Studi: Kebijakan Publik Sepanjang 2019, Kemajuan di Tengah Kontroversi

15 December
21:25 2019
0 Votes (0)

MENJELANG akhir tahun, masyarakat dunia duduk merenung dan mengingat kembali perjalanan yang baru lalu. Masyarakat merayakan pergantian tahun dengan suka cita, tak terkecuali warga negara kita, Indonesia. Selain acara selebrasi, berbagai aktivitas biasanya digelar untuk merayakan pergantian tahun masehi tersebut. Ada yang berbentuk diskusi, atau hanya sekedar catatan perjalanan sepanjang tahun yang sudah dilalui. Terkait hal itu penulis mencatat beberapa Kebijakan publik diambil Pemerintah RI.

Kebijakan terhadap kepentingan publik adalah salah satu yang rentan menuai kritik. Kepuasan dan kenyamanan masyarakat kadangkala berjarak jauh, meski kebijakan telah dianggap baik dan sempurna. Biasanya, memang begitu menurut kacamata pemerintah. Kebijakan publik tidak hanya menjadi instrumen pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan publik, tetapi semestinya menjadi bagian yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru. Justru diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut permasalahan akan terselesaikan. Mengingat kebijakan publik harus menjadi solusi dan penyelesaian persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat.

Sedianya kebijakan dari pemerintah Pusat dan Daerah memiliki visi dan muara yang sama yakni kepentingan publik terlaksana dengan baik. Meski pada kenyataannya justru masih ada sejumlah kebijakan publik yang mengundang kontroversi, silang pendapat dari tataran legislatif dan kekecewaan masyarakat.

Infrastruktut

Sepanjang tahun 2019, infrastruktur masih menjadi sorotan. Hal ini karena di tahun 2019 pembangunan infrastruktur dibangun secara besar-besaran tetap terjadi. Lantas dimana permasalahannya?. Sebenarnya permasalahannya masih tetap sama  seperti tahun 2018, di tahun 2019 infrastruktur yang dibangun, sebagian masih saja kurang memperhatikan kajian teknis-sosial-ekonomi. Berkesan tidak terencana baik dan melibatkan unsur konektivitas antar sektoral.

Efeknya seringkali infrastruktur yang dibangun tidak berfungsi maksimum dan belum menimbulkan efek positif. Banyak contoh, diantaranya pembangunan Bandara Kertajati Subang, Proyek Listrik PLTB Sidrap, Pelabuhan Asahan, Pembangunan Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya publik diminta bersabar.

Di Jakarta, sebagai Ibukota lain lagi persoalannya, salah satu yang mengelitik perhatian adalah bongkar pasangnya jalur sepeda di Jakarta. Pembangunan di sejumlah ruas yang berpotensi mengurangi luas lajur pengendara saja sudah mengundang berbagai reaksi, dan ditambah dengan bongkar pasang jalur sepeda dengan dalih perbaikan trotoar. Hal ini menunjukkan ada ketidakmatangan dalam riset dan kajian pembangunan jalur sepeda.

Ada sejumlah catatan dan pekerjaan rumah atas pembangunan jalur sepeda ini:

• Revitalisasi trotoar dan jalur sepeda harus selaras agar insiden bongkar pasangan tidak terjadi lagi.

• Sanksi bagi pengendara yang masuk jalur sepeda harus dikaji ulang. Bagaimana jika pesepeda yang keluar jalur sepeda dan berkendara di jalan raya? Haruskah dikenai sanksi? Hal tersebut berpotensi menimbulkan friksi antar pengendara. Disini, Pemda-Dinas Perhubungan dan  Polisi harus hadir.

• Rambu dan sosialisasi sanksi larangan masuk jalur sepeda masih minim. Meski barrier/cone pembatas bisa menjadi opsi meminimalisir pelanggaran, namun peraturan dan instrumen di lapangan harus selaras dan tegas. Jangankan jalur sepeda, busway Transjakarta pun masih banyak pelanggar dengan kondisi separator dan adanya petugas.

Topik hangat lain, pemadaman listrik secara massal (blackout) di sebagian wilayah RI pada Agustus 2019 lalu. Blackout listrik ini menjadi catatan bersejarah, khususnya bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemadaman listrik yang melanda wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat tersebut, merupakan sejarah pahit PLN yang berulang setelah 22 tahun lalu, yakni tahun 1997.

Sangat wajar jika dalam merespon pemadaman listrik yang terjadi pada bulan Agustus 2019 Presiden Jokowi geram dan langsung mendatangi kantor pusat PLN. Pasalnya, listrik menjadi salah satu instrumen penting bagi masyarakat dan simbol kemampuan sebuah negara mengelola kedaulatan energi.

Beberapa negara sempat mengalami pemadaman juga yang berdampak pada citra negara tersebut dan kestabilan ekonomi dan politik.

• Maret 2019, Venezuela, mati listrik 10 hari memperburuk situasi politik yang sedang tidak kondusif,

• Juni 2019, Amerika Serikat, Dallas, mati listrik hingga 72 jam akibat badai. Distribusi kebutuhan pokok sempat terganggu,

• Juni 2019, Uruguay, mati listrik hingga 10 jam akibat kesalahan jaringan. 

Tentu saja blackout kemarin menjadi semangkin langka dan menarik untuk diulas mengingat kenaikan tarif listrik PLN yang di depan mata saat itu. Harus diakui jika listrik kita yang mahal belum effisien. Seandainya pemerintah mampu membangun lebih banyak tenaga listrik Energi Terbarukan (ET), sebagai contoh tenaga air (hydropower) yang lebih murah dibanding energy terbarukan lainnya, tentu persoalannya beda lagi.  
Saat ini yang dibangun di Batang dan di Banten  belum dioperasikan. Proyek kerjasama dengan Tiongkok ini kalau sudah dioperasikan seharusnya bisa lebih efisien. Dan ini cara yang benar, bukannya dengan memotong biaya pemeliharaan, ‘apes’ berakibat patal. Tiongkok, sebagai negara terbesar dan terbanyak yang menggunakan teknologi ET Hydropower di dunia.

Di samping itu penulis juga mencatat, terdapat 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang efeknya diharapkan berpengaruh pada kepentingan publik yang sudah digulirkan untuk menggairahkan ekonomi juga tidak berjalan baik, kebijakan tersebut hanya berakhir di atas kertas dan ketika diimplementasi di lapangan, tidak sesuai. Akhirnya, apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi itu hanya sebagai suatu paket kebijakan ‘ompong’, tidak dirasakan oleh manfaatnya oleh dunia usaha, yang pada gilirannya tak dirasakan  juga manfaatnya oleh publik.

Selain itu, beberapa kebijakan publik yang mendapat perhatian luas adalah busuknya stok beras Bulog. Ini sebenarnya buntut dari tidak adanya data beras yang akurat, berapa kebutuhan beras nasional. Berapa kemampuan produksi dan berapa pula yang harus diimpor jika kurang. Sementara data yang ada, akurasinya masih diragukan. Efeknya jadi panjang, karena terkait dengan kemampuan Bulog sendiri dalam menyimpan, menyalurkan, dan yang tak kalah pentingnya membayar bunga bank.

Bicara beras dan barang kebutuhan pokok lainnya, tentu tak bisa dilepaskan dari kurangnya koordinasi antar departemen sekaligus diduga sarat kepentingan, kuat dugaan ada yang ‘bermain’ mengejar rente. Untuk yang terakhir ini, selalu menarik diperdebatkan.

Pemerintah pusat harus segera memperbaiki data yang akurat atas angka ketersediaan dan distribusi beras. Dalam sejumlah kesempatan Presiden kerap kecewa dengan akurasi data yang disajikan kementerian perindustrian dan Bulog. Terlebih sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak era sebelumnya yakni Menteri Enggar dan Budi Waseso tidak harmonis sejak pro kontra impor beras mencuat tahun 2018 lalu.

Harmonisasi kementerian perindustrian dan Bulog adalah sebuah keharusan dan langkah yang harus segera diselesaikan ditingkat pemerintah pusat.

Jika Bulog statusnya sebagai perusahaan umum milik negara (Perum), lain lagi ceritanya dengan sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipastikan sedang terlilit masalah, sehingga jangankan dapat menyumbangkan deviden bagi negara untuk membiayai pembangunan, sebagian sedang ‘bleeding’, bahkan merugi besar.

Menjadi rahasia umum, kalau di banyak BUMN masih mempraktekkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), banyak kasus yang sudah terungkap ke publik tetapi sebagian ‘diam tanpa prestasi’. Yang rugi  dan terungkap sebut seperti industri baja PT. Krakatau Steel (Persero), PT. Indofarma (Persero) Tbk yang bergerak di bidang farmasi, PT.PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Sedang BUMN seperti PT Survey Udara Penas (Persero) dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sudah kembali jalan walau belum menghasilkan keuntungan. Sementara yang masih dicarikan jalan keluarnya  ada beberapa, seperti PT Merpati Nusantara Airlines (MNA),  PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero). Artinya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Erick Thohir, Menteri BUMN saat ini.  

Sejajar dengan problem finansial, akhir-akhir ini juga  ramai diberitakan terkait prilaku Direksi PT. Garuda Indonesia yang sudah dicopot, padahal perusahaan penerbangan plat merah ini masih merugi. Kendati demikian khusus Garuda, ada beberapa langkah kementerian BUMN yang layak diapresiasi terkait skandal Harley dan Pramugari:

• Langkah pencopotan Ari Askhara oleh Menteri Erick sebagai tindakan yang melambangkan kehadiran negara dalam permasalahan yang menyangkut kinerja dan citra BUMN,

• Pengusutan anak dan cucu perusahaan Garuda harus tuntas. Jangan menunggu hadirnya social justice warrior yang tampil di media social membeberkan kebobrokan internal plat merah. Contoh nyata adalah salah akun twitter yang bercerita mengenai modus dan tindakan diskriminasi terhadap awak kabin yang berbuntut pada dilaporkannya akun tersebut ke polisi oleh salah satu petinggi Garuda,

• Langkah Menteri Erick mengundang serikat pekerja Garuda, dalam hal ini IKAGI ke kantor nya sebagai bentuk menginisiasi permasalahan dari berbagai sudut dan langkah ini sebagai bukti upaya pemerintah membenahi Garuda.

Selain Garuda, tak kalah mengagetkan PT. Asuransi Jiwa Jiwasraya yang juga menyimpan masalah besar. Kasus Jiwasraya ini sebenarnya beda dengan kasus First Travel (FT) yang sudah diputus ‘incraht’ perkaranya oleh Mahkamah Agung (MA) menjelang akhir tahun ini. Uang klien FT tak kembali, hasil sitaan dikuasai negara. Belajar dari kasus FT, semestinya dana nasabah Jiwasraya aman. Mengingat Jiwasraya milik BUMN dan sebagai institusi finance resmi tentu dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Kurang apa lagi. Jadi jika uang nasabah Jiwasraya sekarang serba belum jelas kabarnya  dan berkesan pembiaran.

Semestinya ini tidak perlu terjadi, jika saja pengawasan dilakukan dengan benar dan OJK lebih pro aktif menjaga kewibawaannya. Sebagai institusi yang dibentuk negara untuk kepentingan; melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lainnya seperti dana pensiun, asuransi maupun lembaga lembaga keuangan lainnya (Tugas OJK No. 3), maka solusinya harus disegerakan sekalipun itu pahit.

UMKM

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini pelaku UMKM di Tanah Air mencapai angka 60 juta. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang.

Tingginya pertumbuhan UMKM seharusnya memberikan angin segar bagi perekonomian di Indonesia, salah satunya dengan berhasil membuka banyak lapangan kerja baru. Namun ternyata pertumbuhan pesat tersebut tak lepas dari permasalahan. Berbagai permasalahan UMKM tersebut diantaranya  kalah bersaing, jalan di tempat, hingga gulung tikar.

Beberapa permasalahan yang muncul menurut penelitian Cikini Studi, diantaranya kurangnya koordinasi dan sinergi dari pemerintah dalam penggarapan maupun pengembangan. Hal ini bahkan langsung diutarakan oleh Presiden Jokowi ketika mengeluhkan besarnya impor alat pertanian perkakas sederhana ‘cangkul’. Banyak tangan yang terlibat untuk UMKM, banyak instansi yang bergerak tetapi sayangnya kurang koordinasi, masing-masing berjalan sendiri. Sehingga permasalahan UMKM pada umumnya seperti; permodalan, perizinan, inovasi, pemasaran dan gagap teknologi kerap terjadi. Sehingga beberapa produk yang dihasilkan tidak bersaing dari sisi harga, jadi ketika kita berbicara ‘tender’ pengadaan dalam skala besar, terpaksa kalah dari produk impor. Walau dari segi kualitas, terkait cangku misalnyal tak kalah kualitasnya, memang lebih baik dari pada yang diimpor dari China. Sebenarnya kalau ada kemauan dan fokus pada koordinasi, tak susah buat Indonesia, mengingat pabrik baja juga ada.

Parawisata

Dengan berbagai strategi yang ditetapkan pemerintah, di antaranya membebaskan visa kunjungan wisata terhadap 167 negara dan menetapkan 10 destinasi wisata Indonesia, berikut dengan berbagai perbaikan yang saling terkait, di antaranya pengaturan dan pengendalian teknis masalah tata ruang pariwisata, perbaikan akses menuju destinasi dengan pembenahan infrastruktur, perbaikan fasilitas penunjang, dan perbaikan sumber daya manusia, akhirnya sektor pariwisata mampu menembus target yang ditetapkan pemerintah kepada Menteri Arief Yahya. Ia bahkan sempat dinobatkan sebagai salah satu Menteri Berprestasi Kabinet Kerja 2014-2019 di ajang Penghargaan Prestasi Kabinet Kerja.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Sektor Pariwisata Indonesia mampu menorehkan hasil yang lebih baik dibanding tahun 2018, periode Januari 2019 – September 2019  mecapai 12,27 juta. Angka ini mengalami peningkatan dibanding periode yang sama Januari–September 2018 yang mencapai 11, 96 juta, mengalami peningkatan sebesar 2, 63 %.

Secara total mengalami pertumbuhan sebesar 25,68% sementara angka ASEAN hanya 7 % dan dunia sebesar 6%.  Hal ini juga ditandai dengan kenaikan Indeks daya saing pariwisata Indonesia World Economy Forum (WEF), posisi Indonesia naik 8 peringkat. Jika sebelumnya di tahun 2015 posisi Indonesia di urutan 50 tetapi kini di urutan 42.

Ada kemajuan, walau begitu masih banyak yang harus dibenahi dengan sektor pariwisata Indonesia. Padahal sesungguhnya menyimpan potensi sangat besar. Melibatkan publik yang juga dalam jumlah yang besar, dan tak salah jika mendapatkan perhatian serius? Tetapi kenapa Menterinya justru diganti ya? Terlepas dari hak prerogative Presiden, publik juga mencermati, apakah ukurannya sukses sebagai seorang Menteri di Kabinet Pemerintahan  Jokowi bagi seorang professional?

Anbruknya Gedung Sekolah

Kejadian ambruknya beberapa bangunan sekolah di beberapa wilayah pada sepanjang tahun ini dan puncaknya pada November 2019 ini, menunjukkan bahwa tidak semua kondisi bangunan layak digunakan untuk kegiatan belajar. Peristiwa ambruknya banyak sekolah di wilayah Jawa Timur sempat membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta pemerintah daerah untuk memastikan kondisi kelayakan bangunan sekolah di wilayahnya masing-masing. Hal ini tentu mendapat perhatian luas dari publik, selain ada korban jiwa dan luka-luka belasan murid juga hasil penyelidiki dan penyidikan Polri dan hasil uji labolatorium forensi bahwa gedung-gedung sekolah tersebut dibangun asal-asalan, dan diduga tidak sesuai spesifikasi. Artinya tidak terlepas dari praktek  korupsi yang melibatkan banyak pihak.

Hal ini tentu menjadi PR serius bagi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, mengingat kurang berarti mendapatkan alokasi anggaran  APBN untuk pendidikan yang besar tanpa didukung pengawasan yang baik juga.

Calo Migas

Praktik percaloan di sektor Migas, ternyata bukan hal yang mudah dihilangkan. Hilang satu tumbuh yang lain. Padahal di awal pemerintahan Presiden Jokowi, apa yang dikenal dengan Petral sudah dibubarkan, walau tak mudah karena  menurut DI (Dahlan Iskan) pejabat yang pernah menangani BUMN tersebut, “Sangat susah dibubarkan. Sebab ada kekuatan 7 langit yang menahannya”. Mengerikan. Tetapi di bulan September 2019 ini akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengumumkan nama tersangka dugaan praktek mafia migas yang dalam penyelidikannya melibatkan 2 otoritas negara lain dan struktur perusahaannya juga dibuat susah’, kata Laode M. Syarif, Komisioner KPK.

Masalahnya apakah setelah hilang Petral, kini tak ada Mafia Migas? Kalau melihat selisih angka antara produksi sebesar 750 ribu - 800 ribu barel per hari sedangkan  konsumsi 1,3 juta barel per hari, masih terdapat 500 ribu barel yang menjadi tambang buruan rente. Rasanya susah dihilangkan mengingat potensinya masih cukup besar. 
Berikut juga wajib diwaspadai kehadiran ‘Pertamina International & Marketing Distrution, Pte  Ltd ( PIMD)’, yang disebutkan sebagai trading ams (distributor) baru, tak salah jika publik mengkhawatirkan kehadirannya, bisa jadi reinkarnasi dari Petral. Nah loh ?

BPJS Kesehatan

Asas kesetaraan di dalam perlakuan terhadap semua warga Negara harus dilakukan secara adil, sebagaimana Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjamin kesamaan hak semua warga Negara dalam hal jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Namun faktanya tidak sama, di mana kesetaraan dalam hal ini tidak diterapkan oleh pemerintah, justru sebaliknya.

Contoh perlakuan berbeda itu seperti pejabat negara menggunakan pelayanan Jasindo dan BPJS Kesehatan yang berbeda sistem pelayanannya. Segelintir pejabat (10 ribu peserta, pejabat beserta keluarganya ) menggunakan sistem ‘Fee For Service’ sedangkan rakyat banyak menggunakan sistem Managed Care yaitu berjenjang dan rujukan dari Faskes Tingkat 1. Jelas Fee For Service lebih menyenangkan bagi provider yang dikunjungi, karena dibayar dengan tarif umum sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Jadi setiap pasien akan disambut bagaikan pelanggan hotel.

Tidak sebanding dengan apa yang diterima publik. Sebab hampir Rp300 milyar per tahun dibayar oleh negara untuk para pejabat sementara memerintah sudah menaikkan iuran BPJS untuk peserta mandiri berlaku efektif Januari 2020, untuk menutup anggaran BPJS Kesehatan masih defisit.

Amdal dan IMB

Pemerintah berencana menghapus aturan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan izin mendirikan bangunan (IMB) karena dianggap menghambat investasi. Hal ini tentu mendapatkan penolakan dari LSM lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menilai rencana itu konyol, bahkan membahayakan.

Ketua desk Walhi, Khalisah Khalid mengatakan, “kalau memang wacana ini diwujudkan, maka Indonesia mengalami kemunduran yang luar biasa. Pasalnya, pada saat negara-negara di dunia bersusah payah melindungi seluruh wilayahnya dari ancaman krisis iklim, Indonesia malah ingin men-deregulasi kebijakan yang justru tujuannya melindungi dari ancaman penghancuran lingkungan pada masa depan.

Bahkan Khalisah menilai wacana tersebut konyol.” Ditambahkannya, selain kerusakan lingkungan yang masif, kebijakan tersebut akan menambah beban fiskal atau keuangan negara. Khalisah memperkirakan, banyaknya kerusakan lingkungan pada masa depan, maka kerugian yang ditanggung negara pun akan semakin besar.

Terkait dengan tersebut suara publik bulat mendukung keresahan Walhi. “Kalaupun bicara tentang investasi ataupun keuntungan ekonomi, justru kita akan mengalami kerugian ekonomi ketika instrumen lingkungan, instrumen pencegahan terhadap pencemaran, dan perusakan lingkungan itu muncul. Yang hadir justru ancaman bagi kita, risiko fiskal kita akan semakin besar, kerugian ekonomi yang ditanggung oleh negara juga semakin besar,” terangnya. Dalam menentukan kebijakan publik terkait lingkungan, semestinya disadari pemerintah, bahwa mengharapkan kesadaran masyarakat kita, saat ini tidak mudah, masyarakat kita masih memerlukan sistem pengaturan dan pengawasan yang lebih jelas. Sebelum semuanya terlambat.

2020

Di tengah pro kontra yang terjadi , sebenarnya banyak kemajuan dalam kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah baik di Pusat dan beberapa daerah. Tetapi banyak juga diantaranya kebijakan tersebut diambil tanpa perhitungan yang cermat, menyalahi azas good governance. Bahkan banyak laporan yang patut diduga dibuat dengan memanipulasi data. Ke depan pemerintah dituntut dalam memutuskan kebijakan publik perlu melakukan analisa yang benar, meningkatkan sinergi maupun koordinasi antara Kementerian/Lembaga, stakeholder terkait hingga Kepala Daerah.

Berikut sejumlah kebijakan di 2020 yang layak digaris bawahi dan dilakukan kajian mendalam agar tidak merugikan masyarakat dan stake holder di dalamnya.

• Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, mengingat gugatan terhadap  Perpres No. 75 Tahun 2019 belum membuahkan hasil. Dampaknya saat ini sudah mulai terlihat dengan banyaknya warga memindahkan Kelas/Plan Perawatan BPJS Kesehatan dari Kelas I, II menjadi Kelas III.

• Pembangunan infrastruktur di berbagai daerah harus diwaspadai. Adanya pilkada serentak dengan petahana sebagai peserta berpotensi menghadirkan pembangunan infrastruktur yang minim kajian dan hanya berorientasi mendulang suara sebagai upaya pembuktian kinerja sang petahana tersebut.

• Manfaatkan momen setelah pemerintah berjalan dan melewati fase pilpres, ada potensi investasi meningkat karena ketidakpastian kebijakan pemerintah pusat  sudah menurun. Hal ini jika dikelola dengan kebijakan publik baik maka akan menstimulus social dan ekonomi masyarakat.

• Upaya penyesuaian tarif listrik dan pemangkasan subsidi gas dan LPG harus dijaga dan memperhatikan momen agar laju inflasi tetap terkendali. Mengingat bulan Mei sudah memasuki Ramadan dan Idul Fitri.

• Distribusi dana desa patut diwaspadai agar desa fiktif tidak lagi terjadi. Kementerian keuangan sudah mengeluhkan hal tersebut kepada DPR dan sejumlah kementerian pun merespons namun tidak selaras. Masih ada ego kementerian. Kementerian dalam negeri, kementerian desa PDTT dan BPS harus duduk Bersama terkait potensi masih adanya aliran dana negara ke desa-desa fiktif.

• Selaraskan kebijakan dengan implementasi janji Jokowi-maruf saat kampanye. Menunaikan janji kampanye adalah keharusan, namun faktor kajian dan urgensi harus menjadi hal utama. Politik kebijakan harus tepat agar tidak menjadi boomerang bagi eksekutif dan membuat masyarakat menderita.

Selain itu, di tahun 2020 ini Presiden harus lebih tegas lagi kepada para opembantunya, menyelaraskan antara data dan hasil implementasi, jika tidak berpotensi keliru, dan kontroversial di publik. Semoga hadir kebijakan publik yang berdampak baik, meningkatkan kualitas hidup rakyat  dan lebih sejuk. ***


Oleh : Teddy Mihelde Yamin, pemerhati Kebijakan Publik  dari Cikini Studi, alumni Nottingham University UK.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00