• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Teknologi

Tak Bayar Pajak, Roy Suryo Desak Netflix dan Spotify Buka Kantor di Indonesia!

26 December
11:34 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Pakar Telematika yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Roy Suryo mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika  yang akan memburu pajak perusahaan-perusahaan teknologi over the top (OTT), seperti Netflix dan Spotify  melalui Undang-undang Omnibus Law Perpajakan.

" Soal Pajak Netflix dan  Spotify daya, saya setuju  100 persen dan  mendukung langkah Menkominfo tersebut, karena Perusahaan2 teknologi over the top (OTT) tsb memang selama ini melakukan setiap transaksinya (atas pengguna di Indonesia) dikirimkan ke luar negeri," kata Roy kepada rri.co.id, Kamis (26/12/2019). 

Menurut Roy  aturan di Indonesia menyebutkan perusahaan yang kena pajak adalah perusahaan badan usaha tetap (BUT). " Sederhananya perusahaan tersebut harus membuka kantor di Indonesia," ujarnya.

Roy menjelaskan pajak-pajak digital ini akan diatur dalam omnibus law perpajakan. Aturan ini akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal tahun depan dan ditargetkan rampung 2020 (sebutannya adalah "digital tax on digital business", yang akan diisusun dalam Omnibus Law perpajakan. 

" Dengan Omnibus Law perpajakan nantinya pemerintah bisa menarik pajak dari perusahaan yang tidak memiliki kantor cabang tetapi memiliki bisnis di Indonesia," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate  menegaskan akan memburu pajak perusahaan-perusahaan teknologi over the top (OTT), seperti Netflix dan Spotify  melalui Undang-undang Omnibus Law Perpajakan. 

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, aturan tersebut kini tengah dalam pembahasan. Ia berharap regulasi tersebut bisa segera diajukan ke DPR dan disahkan sehingga memiliki payung hukum. 

"Kalau enggak bayar pajak, itu melanggar undang-undang, baik dalam negeri maupun luar negeri, pasti ada sanksinya," jelas Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, 

Politisi Nasdem itu mengatakan, semua platform digital besar yang beroperasi di Indonesia harus menyadari adanya unsur pajak yang harus dibayarkan.

"Kita harapkan tahun 2020, Omnibus Law ini selesai di kuartal pertama," ungkap Johnny. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00