• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

OJK dan AAUI Dorong Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

14 January
18:23 2020
1 Votes (5)

KBRN, Denpasar : Tak seperti perbankan, sampai saat ini belum ada satu lembaga yang khusus melindungi dana pemegang polis asuransi. Padahal belajar dari pengalaman, perusahaan asuransi juga berpotensi mengalami gagal bayar. Jika itu terjadi, lantas bagaimana nasib dana para pemegang polis?

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra, Elyanus Pongsoda menyampaikan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dana para pemegang polis.

Langkah pertama adalah upaya penyehatan terhadap perusahaan asuransi bersangkutan. Jika cara itu sulit diwujudkan, kata Ely, perusahaan asuransi itu bisa dinyatakan pailit.

Pasca pailit, tim khusus nantinya akan melakukan lelang asset, yang kemudian hasilnya dapat dibagi kepada para pemegang polis. Hanya saja, cara ini bukan langkah terbaik, karena pastinya dana yang diperoleh pemegang polis tidak proporsional.

"Kalau urusan sudah bermasalah seperti itu biasanya assetnya juga sedikit, biasanya tidak banyak. Oleh karena itu memang bisa, tetapi secara proporsional, jadi tidak semua (dibayarkan). Misalnya jatuh tempo polis sekian, mungkin tidak akan dapat semua," ungkapnya kepada RRI di Denpasar, Selasa (14/1/2020).

Selain langkah tersebut, Ely menilai perlunya dibentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP). Bertindak selayaknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diperbankan. LPP ini nantinya bertugas untuk menanggulangi jika terjadi kasus gagal bayar pada sebuah perusahaan asuransi.

"Harus didorong menurut saya dari sisi pemerintah dan mungkin DPR. Ada namanya lembaga yang menjamin," ujar Elyanus Pongsoda.

Sementara itu, secara terpisah, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Denpasar, Maskup, juga mendorong pembentukan LPP. Tujuannya agar iklim dunia asuransi di Indonesia tetap sehat dan terpercaya.

"Menurut saya LPP ini perlu. Karena ini kan untuk memproteksi kerugian terhadap nasabah ketika asuransi gagal bayar. Sehingga nasabah tidak dirugikan," tegasnya.

Maskup tak menutup mata, kasus gagal bayar Jiwasraya, Bumiputera, dan dugaan korupsi di Asabri, berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Tidak hanya bagi asuransi jiwa, kasus yang terjadi di perusahaan plat merah itu juga diakui berdampak bagi asuransi umum.

"Yang jelas mendengar nama asuransi juga akan gerah, akan berpengaruh juga. Apalagi asuransi umum dan asuransi jiwa itu berbeda skemanya," tandas Maskup.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00