• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Sidang Suap Ketok Palu APBD Jambi, JPU KPK Hadirkan Dua Terpidana Jadi Saksi

16 January
19:01 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jambi : Dua terpidana kasus suap pengesahan atau ketok palu  APBD Provinsi Jambi tahun 2018, Saifuddin dan Arfan dihadirkan oleh JPU KPK untuk memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus suap ketok palu APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018 dengan terdakwa  tiga anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, yaitu  Sufardi Nurzain, El Helwi dan Gusrizal, yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. 

Saifuddin menjelaskan adanya pembagian uang suap untuk pengesahan APBD kepada sembilan fraksi di dewan yang akan diserahkan melalui Ketua fraksi masing-masing.

Saifudin menjelaskan, pendistribusian uang tersebut dilakukan oleh dirinya, Wahyudi dan Arfan.

"Ada Pembagiannya, tapi kadang ada yang bagiannya Wahyudi saya yang antar," ujar Saifudin, di persidangan, Kamis (16/1/2020).

Dalam perkembangannya, dari sembilan fraksi yang ada, ternyata baru lima fraksi yang telah menerima pembagian uang tersebut.  Saat akan menyerahkan uang sebesar Rp 400 juta , bagian untuk Fraksi PAN kepada Supriyono, keduanya terjaring dalam OTT KPK.

"Saya janjian ketemu dengan Pak Supriyono di rumah makan Ndut. Saya di dalam mobil, uangnya saya masukkan di kantong plastik hitam saya taruh dekat saya. Supriyono yang mendatangi saya, saya bilang ambil aja sendiri. Habis itu langsung kena OTT, KPK," ungkapnya.

Sementara itu, sebelumnya ketiga terdakwa didakwa telah menerima hadiah berupa uang secara bertahap yaknio terdakwa  Sufardi Nurzain sebesar Rp 500 juta , Elhelwi sebesar Rp 950 juta  dan terdakwa Gusrizal sebesar Rp 440 juta dari Zumi Zola, Gubernur Jambi periode 2016-2021 yang telah diadili dan diputus dalam perkara terpisah .  

Para terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang  dari Zumi Zola dimaksudkan untuk menggerakkan para terdakwa agar memberikan persetujuan terhadap APBD provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018. Ketiga terdakwa diancam dengan pasal 11 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.  

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00