• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Zulhas Mangkir, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Ketum PAN Zulhas

16 January
20:30 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mangkir panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/1/2020). Zulhas seharusnya bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

Zulhas bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 dengan tersangka PT. Palma Satu yang merupakan anak usaha dari grup PT. Duta Palma Group. Dalam kapasitas Zulhas sebagai mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kala itu.

"Untuk pak Zulkifli Hasan, hari ini tidak hadir," ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Ali Fikri menyebut Zulhas tidak menyampaikan keterangan apapun kepada penyidik atas ketidakhadirannya dalam pemeriksaan hari ini. Padahal surat pemanggilan telah dilayangkan tim penyidik kepada Zulhas.

"Sampai tadi belum ada konfirmasi yang bersangkutan kenapa tidak hadir," jelasnya.

Maka dari itu, KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan Zulhas dalam beberapa hari kedepan.

"Penyidik akan panggil ulang. Beberapa hari ke depan kita akan panggil ulang," ungkapnya.

Diketahui dalam kasus ini, KPK menetapkan PT. Palma sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga turut tetapkan pemilik PT. Darmex Group Surya Darmadi dan Legal Manager PT. Duta Palma Group, Suheri Terta sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Penetapan status tersangka itu merupakan pengembangan kasus suap alih fungsi hutan Riau, yang sebelumnya telah menjerat tiga orang tersangka.

Mereka adalah Gubernur Riau Annas Maamun, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia; Gulat Medali Emas Manurung, dan Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Diduga Surya Darmadi bersama orang kepercayaannya, Suheri Terta menyuap Annas Maamun sebanyak Rp 3 miliar, untuk pengajuan revisi alih fungsi hutan.

Tak hanya itu, Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban jawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.

Atas ulahnya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00