• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Pembangunan KIW Menunggak, Menteri BUMN Diminta Awasi Kinerja PT Amarta Karya Sebagai Kontraktor

17 January
23:45 2020
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mendapatkan masalah, selain dengan adanya kasus meruginya Badan Usaha Milik Negara dalam sektor asuransi seperti Jiwasraya dan Asabri, kali ini persoalan lainnya yang sedang dihadapi BUMN yakni dari sektor konstruksi yang dikerjakan PT Amarta Karya (Persero).

Perusahaan berplat merah tersebut diketahui sedang mengalami penunggakan ke perusahaan pengadaan baja PT Stahlindo Jaya Perkasa dalam hal pengadaan baja untuk proyek Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) IX di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), Semarang, Jawa Tengah.

Kuasa hukum dari PT Stahlindo Jaya Perkasa Ferdian Sutanto mengungkapkan meski telah selesainya proyek BPSP IX yang menggunakan pengadaan baja dalam pembangunan dari kliennya tersebut, PT Amarta Karya ungkap Ferdian belum melunasi pembayaran yang mencapai 2,4 miliar.

"Perjanjiannya dimulai pada 24 desember 2018 sampai Februari 2019. Nah pekerjaan itu oleh klien kami, sebagai subkontraktor, telah dilaksanakan 100 persen. Kami meminta PT Amarta Karya untuk melunasi kewajibannya," kata Ferdian Sutanto di Jakarta (17/1/2020).

Lebih lanjut Ferdian juga menjelaskan, kendati belum lunasnya pembayaran PT Amarta Karya, namun setidaknya Kliennya telam berupaya melakukan musyawarah dalam penyelesaian pembayaran tersebut. 

Namun adanya upaya musyawarah yang dilakukan sejak 2019 tersebut ungkap Ferdian, juga tidak mendapatkan respon positif dari perusahaan berplat merah tersebut.

"Klien kami sejak bulan Mei 2019 Sudah berusaha musyawarah dengan pihak Amarta Karya agar dapat diselesaikan pembayaran tersebut, namun surat dari klien kami pun tidak mendapatkan tanggapan positif untuk penyelesaian pembayaran," tambahnya lagi.

Ferdian mengatakan, adanya respon negatif dengan tidak merespon upaya musyawarah tersebut, membuat pihaknya untuk mengajukan gugatan pidana dan perdata di pengadilan negeri Semarang. Dia melanjutkan, bahkan hingga saat ini proses persidangan pun tengah berlansung.

Kendati adanya persoalan menunggaknya perusahaan plat merah tersebut, lebih lanjut  Kuasa hukum PT Stahlindo Jaya Perkasa Ferdian Sutanto meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir, untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja PT Amarta Karya (Persero). Permohonan pengawasan tersebut lanjut Ferdian dengan mengirim surat kepada Menteri BUMN.

"Pak menteri ini kan disiplin dan tegas, jadi kami berharap agar mendapatkan atensi dari Menteri BUMN atau Pimpinan Kementerian BUMN agar menjadi pengawas atas permasalahan ini," tungkas Ferdian Sutanto.

Sebagai informasi, perjanjian kerja antara PT Amarta Karya dengan PT Stahlindo Nusantara dan PT. Stahlindo Jaya Perkasa adalah pengadaan baja dan mengerjakan struktur baja senilai Rp 7 miliar. 

Proyek pembangunan kerja sama tersebut kini telah diselesaikan oleh PT Amarta Karya dengan PT Stahlindo Nusantara dan PT. Stahlindo Jaya Perkasa.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00