• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pengamat : Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Banyak "Celah"

18 January
10:12 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang tak kunjung selesai dinilai karena perencanaan yang justru tergesa-gesa.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Teuku Rezasyah mengatakan, perencanaan yang tergesa-gesa itu justru menimbulkan banyak celah alias masalah.

"Kereta api cepat ini dibuat dengan studi yang tergesa-gesa. Dibuat oleh Bappenas saat itu. Kemudian diasumsikan akan selesai dalam waktu cepat pula, tapi ternyata begitu kita lihat ada celah-celah yang terjadi," katanya dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, Sabtu (18/1/2020).

Buktinya, lanjut dia, banyak keputusan yang dibuat pemerintah pusat terkait investasi asal negeri China itu tak diimbangi dengan kesiapan dan dukungan dari daerah yang dilalui.

"Misalkan ternyata daerah belum siap dengan misalkan RT/ RW atau rancangan tata ruangnya. Kemudian daerah juga belum siap dengan penanganan atas tenaga kerja asing, AMDAL, pembebasan tanah," urainya.

Parahnya, tambah dia, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna bahkan sempat mengkritisi keputusan pemerintah pusat karena dia menilai pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung justru menimbulkan banjir di daerahnya.

"Di Jawa Barat kita melihat ada penolakan oleh Bupati Bandung Barat karena ternyata pembangunan infrastruktur tersebut berdampak pada banjir," jelasnya.

Masalah lain akibat dari perencanaan yang tergesa-gesa itu pun kata dia juga yang menyebabkan ada beberapa insinyur asal China yang ditangkap di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma beberapa waktu silam.

Tak hanya itu, karena perencanaan tak memikirkan tentang persoalan bahasa. Kesalahan teknis dalam pengerjaan pun tak bisa dihindarkan.

"Sehingga beberapa kali kita melihat adanya kesalahan dalam pengeboran atau pengecoran sehingga terjadi ledakan di jalur-jalur distribusi minyak di sepanjang daerah Cileunyi Jawa Barat," bebernya.

Diakuinya bahwa perencanaan investasi yang terintegrasi dengan baik merupakan pekerjaan yang sangat berat. Sebab kebijakan pemerintah pusat harus bisa dijalankan dengan baik oleh semua pihak terkait. Untuk itu diimbaunya, ke depan, perencanaan investasi dari luar negeri haruslah melibatkan semua pihak.

"Kesepakatan itu harus dibuat bukan hanya dipahami oleh pemerintah pusat tapi juga oleh pemerintah tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Dan juga pada saat yang sama, negosiasi teknik tersebut sebenarnya sudah harus melibatkan sistem hukum yang sangat terintegrasi di Indonesia," imbaunya.

Ditekankanya hal itu sangatlah penting. Pemerintah pusat pun tak boleh melihat investasi dari China sebagai suatu manfaat ekonomi atau teknologi belaka. Tapi juga harus melihat adanya resiko yang mungkin saja akan timbul.

"Karena banyak resiko yang bisa terjadi di jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Terutama sekali yang berbahaya terhadap prinsip-prinsip ketahanan nasional, sustainable development gold, dan ketahanan ekonomi masyarakat," pungkasnya. (Foto : Antara/ Raisan Al Farisi)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00