• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Amnesty : Tugas Menko Polhukam Tidak Membuat Buntu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat

25 January
17:36 2020
2 Votes (4)

KBRN, Jakarta : Peneliti Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyatakan apresianya terhadap rencana pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Semanggi 1 dan Semanggi II. Pemerintah, dalam hal ini, Menko Polhukam, Mahfud MD telah memberikan klarifikasi langsung mengenai ucapan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.

Mahfud mengatakan Kejaksaan Agung siap menyelesaikan dua kasus HAM berat itu, tepat usai melakukan pertemuan tertutup bersama Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kemenko Polhukam, Rabu (22/1/2020).

Baca juga : Mahfud MD Klarifikasi Ucapan Jaksa Agung Terkait Kasus HAM Semanggi I dan II

“Sekarang, pertanyaannya, apakah inisiatif dengan pertemuan itu, masalah ini bisa diselesaikan? Itu yang menjadi pertanyaan. Sebab, pertemuan semacam hal ini, bukan hal baru terjadi,” kata Usman kepada RRI.co.id, Sabtu (25/1/2020).

Apalagi, kasus dugaan pelanggaran HAM Semanggi I dan Semanggi II telah terjadi lebih dari dua dekade. Usman juga mengatakan, berbagai pertemuan Komnas HAM – Jaksa Agung – Menko Polhukam juga sudah ada di pelbagai masa pemerintahan sebelumnya.

Baca juga : Peneliti HRWG Pertanyakan Fakta Ucapan Jaksa Agung Terkait Pelanggaran HAM Berat

“Tapi, enggak pernah berujung kemajuan kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II. Itu yang saya kira, jadi pertanyaan. Tugasnya Menko Polhukam untuk memastikan bahwa masalah ini tidak kembali buntu,” tegas Usman.

Usman juga membantah, kasus pelanggaran HAM tersebut tidak pernah ditutup. Walaupun, di sisi lain dari pengamatan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir bila memang ada niat pemerintah menyelesaikan, maka hadirkanlah bukti bukti baru, dan tidak hanya sekadar wacana.

“Kalau tidak ada bukti bukti baru, pemerintah lebih baik tidak usah mewacanakan akan menyelesaikan kasus HAM berat itu. Kalau ada klarifikasi Jaksa Agung, maka Jaksa Agung juga bertanggung jawab menyelesaikannya,” kata Mudzakir.

Walaupun, lanjut Usman, meski kasus ini merupakan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, gelar peradilan tetap ada, dan juga akan ada sanksi bagi mereka para pelaku yang terbukti salah.

Maka dari itu, Usman juga mempertanyakan keberadaan para pelaku dugaan pelanggaran HAM berat ini.

Baca juga : Ratusan Pelanggaran HAM dalam Kontroversi Pernyataan Menko Polhukam

“Ya, nanti ada pengadilan, tapi bukan pengadilan pidana biasa. Pelaku-pelakunya belum diidentifikasi, dan itulah tugasnya Jaksa Agung sebagai penyidik dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat,” kata Usman.

Penyidik, kata dia, bertugas mencari bukti bukti tambahan. “Untuk membuat terang peristiwa itu, dan mencari siapa pelakunya,” tegas Usman.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00