• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Banyak Warga Lakukan Nikah Siri, Ini Resiko Terbesarnya dari Pengadilan Agama

29 January
22:22 2020
1 Votes (3)

KBRN, Sragen : Animo masyarakat untuk melegalkan pernikahan siri ke Pengadilan Agama melalui sidang isbat dinilai cukup rendah. Selama 2019 hanya 11 permohonan sidang isbat nikah. Padahal nikah siri di masyarakat ibarat fenomena gunung es.

"Pengadilan Agama selama tahun 2019 lalu hanya belasan permohonan sidang Isbat Nikah, itu diluar pencatatan KUA (Kantor Urusan Agama)," ungkap Wakil ketua Pengadilan Agama Sragen Muhdi Khalil kepada RRI," Rabu (29/1/2020).

Sementara itu beberapa permohonan masuk di Pengadilan Negeri bagi yang tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (khusus non muslim). Dari 11 permohonan sidang tersebut merupakan sidang isbat biasa bukan terpadu.

"Jadi sidang dengan majelis hakim. Kalau terpadu kan banyak peserta kemudian dari berbagai instansi berkepentingan dihadirkan. Seperti dukcapil juga. Jadi hemat satu hari clear administrasi kependudukan juga langsung selesai," terang Muhdi.

Muhdi Khalil mengatakan, sebenarnya warga yang nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan Dispendukcapil cukup banyak. Bahkan sekarang nikah siri itu sedang tren dikalangan atas.

Berdasarkan pengamatan memang banyak artis yang tidak mau ribet untuk gonta ganti pasangan dan juga tidak ada permasalah harta benda saat bercerai akhirnya melakukan nikah siri. Bahkan tak sedikit fenomena nikah siri dilakukan pejabat untuk menambah istri muda. 

Menurut Muhdi Kahlil, kendatipun nikah siri itu sah secara agama namun tetap saja pernikahanya liar karena tidak tercatat secara administrasi. Banyak kelemahan di nikah siri itu, karena tidak punya kepastian hukum maka suami istri itu tidak memiliki status hak-hak keperdataannya. Bahkan anak-anaknya tidak bisa mendapatkan hak dari ayah biologis, termasuk nafkah dan juga waris.

"Memang sah ya secara agama, tapi tetap liar, karena tidak memiliki status hukum kuat dan hak-hak keperdataan istri dan suami tidak punya," jelasnya.

Muhdi Kalil menyampaikan, kendatipun banyak warga yang nikahnya tidak tercatat. Namun animo untuk melegalkan pernikahan dengan memohon sidang isbat itu masih sangat minim. Terbukti satu tahun hanya sebelas permohonan. 

Disisi lain peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat dengan sidang isbat terpadu juga sangat kurang, bahkan selama 2019 sekalipun tidak ada sidang terpadu. Padahal menurut Muhdi ini sangat murah, mudah dan warga akan mendapatkan haknya langsung seperti data kependudukan baru, dari intansi terkait dan juga mengurusnya sangat mudah. 

"Berbeda dengan sidang mandiri harus menunggu 14 hari pasca sidang untuk menunggu ada yang menggugat atau tidak. Setelah itu baru mendaftarkan ke KUA untuk mendapatkan buku nikah dan merubah data kependudukan di Dispendukcapil."

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00