• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

RCTI Pertahankan Hak Ekslusifnya pada Sidang MK

13 February
19:13 2020
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) bersikeras mempertahankan hak ekslusifnya pada sidang uji materi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (13/2/2020). Sidang dengan nomor perkara 78/PUU-XVII/2019 ini hanya memiliki satu agenda yaitu, pemberian keterangan dari RCTI selaku pihak terkait.

Handy Samot selaku kuasa hukum menyampaikan, RCTI sudah seharusnya dianggap sebagai Pihak Terkait berdasarkan alasan bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf (a) UU Hak Cipta dengan tegas mengakui dan melindungi hak RCTI selaku pemilik hak atas ekonomi yang bersifat eksklusif terhadap seluruh konten karya siarannya.

“Dengan demikian RCTI berhak melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang atas konten karya siarannya,” ujar Handy kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Handy juga mengatakan, hak RCTI juga terlindungi oleh Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Dimana dalam undang – undang tersebut dijelaskan bahwa RCTI memiliki hak esklusif untuk tidak membagikan produk kreatifnya dan pihak mana pun yang ingin menggandakan, mengubah, atau memindahkan produk kreatif tersebut harus dengan ijin dari RCTI.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public,” terang Handy.

Handy melanjutkan PT Nadira Intermedia Nusantara selaku pemohon telah melakukan pelanggaran atas hak – hak RCTI dalam undang – undang yang disebutkan sebelumnya.

“Merupakan fakta hukum bahwa Pemohon telah melanggar hak – hak RCTI melalui tindakan Pemohon yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan siaran ulang konten RCTI dan tetap melakukannya, meski RCTI dengan tegas telah melarangnya serta melakukan perubahan format digital video dan audio atas sinyal transmisi RCTI. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas RCTI merupakan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung,” urai Handy.   

Selain itu, sambung Handy, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang MK, Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang – undangterhadap Undang – UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pemohon tidak sedang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun Pemohon justru melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang. Pengujian yang dilakukan Pemohon merupakan implementasi norma, sebagai pertentangan norma yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon,” jelas Handy.

Diketahui, Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh PT. Nadira Intermedia Nusantara yang menguji Pasal 32 ayat (1) UU No. 11/2008, juga Pasal 25 ayat (2) huruf a UU No. 28/2014.

Pemohon mendalilkan, telah dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 25 Ayat (2) huruf (a.) Undang – Undang Hak Cipta karena dianggap melakukan “penyiaran ulang siaran”. Pemohon yang melaksanakan ketentuan Undang – Undang Penyiaran untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari program lembaga penyiaran publik (TVRI) dan lembaga penyiaran swasta (TV – TV swasta yang bersiaran secara free to air) justru dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION ke pihak kepolisian karena menayangkan hasil karya cipta TV MNC Group. (NAL/Humas MK)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00