• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

Ini Mekanisme Pengajuan Klaim Program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan

14 February
13:22 2020
0 Votes (0)

KBRN, Madiun : BPJS Ketenagakerjaan Madiun siap mengawal program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Apalagi jika program itu dapat direalisasikan, maka Kota Madiun menjadi kota ke-3 setelah Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong yang telah berhasil menerapkan program tersebut.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun, Tito Hartono mengatakan, pihaknya akan memberikan pelayanan maksimal jika terjadi resiko yang berkaitan dengan JKK maupun JKM. Dalam proses pelayanan perawatan dan pengobatan atas kasus kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja  (PLKK) dan rumah sakit yang ada di Kota Madiun. Termasuk jika terjadi kematian, baik meninggal dalam hubungan kerja maupun meninggal bukan dalam hubungan kerja.

“Proses-proses yang berkaitan dengan kamanfaatan jaminan akan kami lakukan setelah pendokumentasiannya lengkap. Ada bedanya kalau yang JKK kami pengen semua yang berkaitan dengan pendokumentasian terkumpul di rumah sakit kerjasama PLKK. Tapi kalau kaitannya dengan JKM, nantinya ahli waris dapat mengajukan klaim langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Tito, Jum’at (14/2/2020).

Tito menjelaskan, untuk mendapatkan klaim pelayanan BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada program JKM, dokumen yang harus dilengkapi ahli waris adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bersangkutan, KTP tenaga kerja, KTP ahli waris. Kemudian surat keterangan ahli waris, Kartu Keluarga (KK) serta surat kematian atau akta kematian tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil.

Kemudian jika pekerja bukan penerima upah mengalami kecelakaan kerja yang memerlukan perawatan, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan mulai awal terjadinya kasus kecelakaan kerja sampai dinyatakan sembuh oleh tim medis. Peran dari tenaga kerja atau ahli waris, lanjutnya, diminta mengisi formulir laporan kecelakaan kerja tahap 1 atau KK-1 dan formulir KK-2 saat yang bersangkutan dinyatakan sembuh.

Hal itu dilampiri dengan KTP PBPU, Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan serta kronologis kejadian kecelakaan kerjanya. Jika kejadian itu ditangani oleh Satlantas, maka ada berita acara dari kepolisian yang dilampirkan untuk pengajuan proses klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Sebaliknya, jika kecelakaannya bersifat tunggal, maka cukup menyampaikan berita acara yang dibuat oleh tenaga kerja mengetahui dua orang saksi dan dilampiri KTP dari saksi-saksi tersebut. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00