• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Anak Pejabat Ramai-ramai Ikut Pilkada, Analis: Dinasti Politik Tak Bisa Dibendung

19 February
11:27 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Hajatan pemilihan kepala daerah 2020 bakal diramaikan oleh kerabat ataupun anak dari sejumlah tokoh. Sebut saja, Hanindhito anak dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang akan maju di pemilihan bupati Kediri 2020. 

Pramono mengklaim anaknya itu diminta PDI Perjuangan untuk mengikuti pilkada. Jauh sebelum Hanindhito mencalonkan diri sebagai calon bupati Kediri, putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming juga ikut kontestasi pilkada Solo 2020. 

"Dinasti politik makin nggak bisa dibendung, di suatu sisi sah saja saja dinasti politik, karena tidak dilarang oleh konstitusi, namun di sisi lain ada problem apabila yang diusung tidak punya kapasitas, narasi dan ngak kridibel namun dipaksakan untuk mempertahankan dinasti politik," ulas Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago kepada rri.co.id, Rabu (19/2/2020).

Pangi menilai setiap pejabat maupun parpol punya potensi terpapar dinasti politik.

"Ini yang membuat kita binggung, Pramono melarang Jokowi ke Kediri, tapi bagaimana ceritanya anak beliau maju pilkada Kediri, memang politik nasional kita banyak mengunakan simbol kekuasaan Jawa," tandasnya. 

Padahal, lanjutnya pada beberapa waktu lalu sudah ada undang undang yang mengatur/membatasi ruang gerak politik dinasti. Namun, Mahkamah Konstitusi menghapus pasal "dinasti politik" dalam  Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada. 

Dalam Pasal 7 huruf r Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada disebutkan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

"Yang dimaksud dengan "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana" adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan".

Oleh MK, lanjutnya pasal 'dinasti politik' itu dihapuskan karena bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945.

"Harusnya pasal dinasti politik tidak dihapus oleh MK, tapi karena MK sudah menghapus dan sementara dulu ruang gerak politik dinasti sulit sekali karena diatur konstitusi, sekarang bebas untuk tanding anak incumbent atau anak presiden atau sekelas anak pejabat," terangnya. (foto: instagram/gibran_fansclub)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00