• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Demokrat Minta Pemerintah Hapus Dua Pasal Omnibus Law, Tentang Apa?

19 February
17:06 2020
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho meminta pemerintah menghapus dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Khususnya yang menyangkut tentang kebebasan pers.

Sebab menurut dia, dua pasal terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni Pasal 11 dan Pasal 18 UU Pers ke dalam RUU Ciptaker sama sekali tak ada urgensi untuk diubah.

"Perubahan itu tentunya membonsai pertumbuhan usaha pers dan yang lebih bahaya lagi membunuh kebebasan pers dengan ancaman denda yang sangat besar. Padahal hak jawab sudah diatur dalam UU Pers," kata Irwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020)

Bagaimana tidak, lanjut dia, dengan dua pasal tersebut, pers dituntut untuk ekstra hati-hati. Sebab berbagai produk jurnalistiknya bakalan gampang digugat. Seorang jurnalis pun dengan mudah pula menjadi korban industri hukum.

"Karena nanti didenda dengan tinggi," imbuhnya.

Oleh karena itu, Anggota DPR RI asal Kalimantan Timur ini pun meminta pemerintah untuk segera menghapus dua pasal dalam undang-undang sapu jagat tersebut.

"Harus dihapus karena tidak punya urgensi untuk diubah. Jangan sampai kita kembali seperti zaman orde baru," desaknya.

Sebelumnya, berbagai organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) protes keras atas masuknya dua pasal dalam UU Pers ke dalam draft RUU Ciptaker. Sebab keduanya mengatur tentang modal asing dan ketentuan pidana.

Adapun Pasal 11 dalam draft RUU Ciptaker menyebut, "Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal".

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00