• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

RUU Ciptaker Didesain Sentralisasi Kekuasaan ke Presiden

22 February
14:16 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Keberadaan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) diduga bertujuan untuk menarik kekuasaan dari daerah ke tingkat pusat atau sentralisasi kekuasaan.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menduga, RUU Ciptaker didesain untuk memusatkan kekuasaan dari daerah ke tangan presiden.

"Bicara (Omnibus Law) Ciptaker ini yang sekarang terjadi memang didesain untuk menarik kekuasaan kepada pusat. Satu ke pusat dan satu lagi dari segi manajemen pemerintah pusat, kekuasaan," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk "Mengapa Galau pada Omnibus Law?" di Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Salah satu bukti dari upaya melakukan sentralisasi itu duga dia adalah Pasal 170 yang menyatakan bahwa hanya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), pemerintah dapat mengganti undang-undang yang telah digodok bersama DPR tersebut. 

Padahal di satu sisi, aturan tersebut melanggar Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata urutan aturan dan perundang-undangan, yakni mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), PP dan Peraturan Presiden (Perpres).

"Ini pasal 170, undang-undang mana pun yang nanti ternyata butuh pengaturan lebih lanjut, tapi belum diatur dalam Ciptaker ini bisa diatur pemerintah melalui PP," tandasnya.

Bukan hanya itu, lanjut dia, upaya sentralisasi juga nampak jelas pada aturan yang diatur dalam Pasal 166 draft Omnibus Law Ciptaker. Dimana di dalam pasal itu diatur bahwa semua Peraturan Daerah (Perda) pun bisa diubah dengan PP.

Terkait Perda bisa diubah dengan PP dalam Pasal 166 di Omnibus Law Ciptaker itu, Bivitri yang juga Wakil Ketua Sekolah Hukum Jentera ini menilai bahwa, hal itu sangat tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) pembuatan aturan.

"Jadi misalnya dibidang pekerjaan umum itu ada nspk itu supaya daerah ga jauh-jauh amat mengaturnya. Nah sekarang NSPK ditarik ke Presiden. Jadi konsepsi yang diperkenalkan dalam RUU Cipta Kerja ini adalah semua kekuasaan di tangan presiden lalu didelegasikan kepada menteri maupun daerah. Ini yang dianggap pertanda sentralisasi," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00