• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pilkada Serentak 2020 Harus Jujur, Wapres Ma'ruf Amin Kenalkan Istilah 'NPWP'

25 February
15:52 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : 9 provinsi dan 15 kabupaten/kota di Indonesia akan menyelenggarakan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak pada 23 September 2020.

Sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, Indonesia dinilai sukses melaksanakan pilkada serentak 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Serta, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2019.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menyebutkan, pilkada yang akan berlangsung serentak pada 2020 diharapkan berjalan kondusif.

"Oleh karena itu, Pemilu jangan menjadi sumber perpecahan dan melahirkan permusuhan dan membuat suasana tidak kondusif. Bahkan, membuat adanya persengketaan dan permusuhan di antara sesama kita. Saya sering mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang harus dihormati. Bahkan, perbedaan agama juga kita tidak boleh saling bermusuhan," ujar Wapres ketika membuka peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkadas 2020, di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Meski demikian, Wapres tidak memungkiri bahwa penyelenggaraan Pemilu di tanah air dihadapkan dengan berbagai tantangan.

"Namun demikian, jangan sampai dikompromikan dengan proses-proses prosedural dan praktik-praktik yang mencederai pencapaian tujuan berdemokrasi," tegasnya.

Wapres pun mencontohkan jangan sampai Pemilu dicederai dengan adanya praktek politik uang, atau diistilahkannya dengan "NPWP".

"Jangan sampai Pemilu ini dicederai dengan seperti tadi dijelaskan. adanya "money politic" atau bahasa anak-anak bilang "NPWP" (Nomor Piro Wani Piro)," kelakar Wapres yang turut disambut dengan tawa para peserta kegiatan.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga turut menekankan agar isu SARA tidak turut dijadikan sebagai suatu alat, untuk menjatuhkan lawan dalam kontestasi politik.

"Jangan ada ujaran kebencian, jangan ada hoaks di antara kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak. Jangan juga mempolitisasi SARA, karena kita tidak mampu bersaing jangan sampai SARA dijadikan alat atau peribahasanya : "hidung tidak mancung, menonjol-nonjolkan pipi. Karena, tidak mampu bersaing secara sehat, dia mencari kejelekan-kejelekan yang lain," tegasnya.

Secara khusus, Wapres Ma'ruf, menilai IKP Pilkada 2020 memiliki peran penting sebagai instrumen penentu suksesnya penyelenggaraan Pilkada.

"Indeks dimaksud diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengukur potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 bagi Bawaslu maupun pihak lain yang berkepentingan," terang Wapres lagi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, menyebut IPK merupakan "early warning system" terhadap berbagai kerawanan dalam Pemilu.

"Seperti pada IKP yang kami terbitkan pada Pemilu terdahulu atau sebelumnya, IKP 2020 kami jadikan mekanisme dini "Early Warning System", terhadap berbagai potensi kerawanan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 tepatnya 23 September 2020," ungkap Abhan.

Abhan mengklaim bahwa IKP 2020 merupakan indeks yang akurat, sebab telah melewati rangkaian penelitian yang ketat dengan melibatkan banyak pihak.

"Perencanan dan penelitian IKP dilaksanakan sejak awal September 2019 yang lalu, dengan melibatkan para peniliti dan pakar dalam bilang kepemiluan," ucapnya.

Sementara, isu-isu strategis yang muncul dalam setiap IKP paling banyak adalah keberpihakan aparatur pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pilkada, netralitas ASN (aparatur sipil negara) menjadi catatan, politik transaksional pasangan calon, tim kampanye dan tim sukses. Kemudian, penggunaan media sosial dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. (Foto: Dok. Setwapres)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00