• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Komisioner Komnas HAM : Bandel Berkerumun, Tindak Tegas Sesuai Prosedur

26 March
06:10 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Mengenai pembubaran kerumunan massa tidak produktif untuk percepatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan kepolisian berdasarkan Maklumat Kapolri, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab turut menyampaikan pendapat berdasarkan pengamatan yang dilakukannya selama ini.

Amiruddin menilai, saat ini, dalam situasi berbahaya dengan penyebaran virus Corona, masyarakat Indonesia harus sadar diri, bahwa ini bukan saja problem perorangan semata melainkan orang banyak. Oleh karena itu, demi keselamatan diri dan juga orang lain, diperlukan untuk tidak berkerumun.

"Harus sadar itu dulu dalam berhadapan dengan virus. Harus dipahami dulu sebelum bicara lain-lain. Pemerintah bertanggung jawab memastikan rakyat sehat. Virus (Corona) ini menyebar dari orang ke orang jadi komunikasi atau kontak memang harus dibatasi agar tidak terjadi bencana yang lebih besar," kata Amiruddin kepada Indonesia Menyapa Malam di RRI PRO3, Rabu (25/3/2020).

BACA JUGA: Penting Diketahui, Polisi Hanya Membubarkan Kerumunan yang Tidak Produktif

Sejauh ini, menjadi pertanyaan di ruang publik mengenai perlukah dikenakan sanksi denda jika tetap berkerumun, atau perlukah ditangkap, karena banyak masyarakat yang mempertanyakan itu, hingga ada yang masih saja main sepakbola walaupun semua liga di dunia sudah dihentikan termasuk liga Indonesia.

"Karena itu tadi saya katakan, tugas pemerintah menyampaikan bahwa bahaya virus ini mengancam diri si warga itu sendiri, bukan orang lain, itu pertama. Kedua, kalau orangnya tidak memahami, dirinya itu akan mengancam orang lain. Oleh karena itu di berbagai negara diambil tindakan hukum juga dan itu sah secara undang-undang. Mengenai pelanggaran HAM? tak ada soal sampai ke situ," terang Amiruddin.

Dirinya lantas mengingatkan seluruh masyarakat bahwa virus Corona ini mengancam kehidupan manusia. COVID-19 ini berpindah sesuai pergerakan manusia, jadi itu perlu dibatasi. Sehingga menurut Amiruddin, pemerintah perlu dari lunak, sampai kalau memang bandel diambil tindakan hukum sesuai prosedur.

Sementara itu, mengenai usulan kerja sosial bagi mereka yang melanggar peraturan berkerumun, Amiruddin menilai ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menemukan keputusan ke arah itu. Kepala BNPB sudah ditunjuk untuk penanganan COVID-19, sehingga seharusnya sudah dibuat dulu protokol penindakannya.

"Saatnya dia membuat protokol penindakan. Jadi apa saja yang dilarang, dan ini harus dipahami bersama. Indonesia ini harus tahu persoalan pokoknya apa. Apa protokol kebijakan dari Kepala BNPB harus dipetakan dulu semua, mana daerah yang berbahaya dan mana yang belum. Ini berkaitan dengan persoalan ekonomi (di masyarakat) juga," tandasnya. (Foto: Ant/Muhammad Adimaja)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00