• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Rencana Aksi Implementasi UU Anti Terorisme.

11 June
07:46 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Indonesia sekarang masuk rezim quasi dalam persoalan pengamanan nasionalnya. Konsep ini memang menjadikan Indonesia kembali ke zaman Orde Baru tatkala militer atau tentara banyak dilibatkan dalam sejumlah urusan, termasuk urusan keamanan.

Bahkan zaman Orde Baru, tentara sempat juga diberi kewenangan menangani sejumlah kasus kriminal. Saat ini tarafnya masih dalam soal keamanan.

Pada Era reformasi sesungguhnya sudah ada pembagian fungsi dan wewenang antara Polisi dan Tentara. Tentara mengurus pertahanan sedangkan Polisi urusannya keamanan. Bila dulu ada jabatan Menhankam atau menteri pertahanan dan keamanan, maka sekarang jabatan itu hanya disebut Menteri Pertahanan. Seperti konsep pemerintahan di Amerika. Akan tetapi dalam perkembangannya, konsep pemisahan itu dianggap tidak optimal, khususnya terkait kasus terorisme yang cukup banyak.

Sementara ada potensi Idle dari kemampuan Pasukan TNI yang dapat dioptimalkan. Sejumlah aktivis sipil, diantaranya Kontras, agak khawatir dengan ini. Sedangkan pemerintah dan DPR sangat antusias melibatkan tentara. Ini sah dalam pilihan politik kenegaraan. Tidak dosa.

Di negara lain yang demikratis, seperti Australia, ternyata juga menjalankan praktik ini. Seperti dilansir Sydney Morning Herald, tahun lalu adalah babak awal kewenangan tersebut dicantumkan dalam rancangan perubahan undang-undang keamanan nasional australia.

Perubahan terhadap undang-undang keamanan sudah disetujui kabinet dan komite keamanan nasional pada era Perdana menteri Malcolm Turnbull. Nah sekarang di Indonesia, tinggal bagaimana rencana aksi atas implementasi ini. Penglibatan tentara bersama polisi harus mampu dibuktikan dengan hilangnya aksi terorisme di tanah air.

Rencana aksi penting dan harus, selain juga dibuat indikator keberhasilannya. Jangan sampai, ketika TNI sudah ikut menangani Teroris, namun aksi terorisme masih atau bahkan makin banyak. Di sisi lain, penglibatan TNI juga tetap menjamin demokratisasi masyarakat sipil. Ini penting, agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan. (Foto : Merah Putih)

Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00