• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin Genggam Pengaruh Kuat Di Parlemen

3 October
11:46 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintahan Jokowi dipastikan bakal menggenggam pengaruh yang kuat di parlemen. Lima partai pendukungnya mendominasi perolehan kursi di gedung wakil rakyat Senayan Jakarta. Lantas bagaimana relasi DPR dan pemerintah untuk periode lima tahun kedepan?. 

Komposisi peta politik partai pendukung Jokowi memiliki pengaruh yang begitu kuat di gedung parlemen senayan Jakarta pada periode 2019-2024 ini. Dari 575 kursi DPR periode ini 349 kursi atau 60 persen dikuasai lima partai Koalisi pro Jokowi - Ma’ruf Amin.

PDI Perjuangan merupakan partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin yang memperoleh kursi paling dominan yakni 128 kursi, disusul Partai Golkar 85 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi dan P-3 sebagai peraih kursi paling sedikit 19 kursi. Sementara gabungan 4 partai lainnya yakni Gerindra 78 kursi, Demokrat 54 kursi,  PKS 50 dan PAN 44 kursi, dengan total kursi 226 atau 40 persen kursi di DPR.

Jika Gerindra dan Demokrat benar-benar mendeklarasikan merapat ke Jokowi,  jumlah kursi pendukung pemerintah menjadi 481 kursi atau 84 persen. Angka yang benar-benar fantastis memberikan kekuatan dukungan luar biasa bagi pemerintahan Jokowi untuk periode kedua kalinya ini.

Proses pemilihan Pimpinan DPR kali ini relatif lancar tanpa kegaduhan. Puan Maharani menjadi ketua DPR-RI terpilih. Yang menarik disini adalah  puteri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Puteri itu selain melepaskan posisi Menteri juga tercatat sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. Ini sangat berbeda jika dibanding periode sebelumnya pemilihan pimpinan DPR tidak berlangsung mulus.

Memang jika mengacu pada Ketentuan komposisi pimpinan DPR yang diatur dalam Undang-undang MD3 disebutkan Ketua DPR dijabat anggota DPR yang berasal dari partai pemilik kursi terbanyak pertama di DPR. Sedangkan empat wakil ketua dijabat empat anggota DPR yang berasal dari partai yang memperoleh kursi terbanyak kedua yakni Golkar, ketiga Gerindra, keempat Nasdem, dan kelima PKB.

Kini Pertanyaannya adalah seperti apakah seharusnya relasi DPR dan Pemerintah dalam lima tahun kedepan. Kuatkah partai oposisi menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang Pemerintah?.  

Keberadaan Oposisi dalam negara demokrasi sangatlah dibutuhkan untuk melakukan pengawasan jalannya kekuasaan Negara. Oposisi mampu menunjukkan kelemahan atau kekurangan dari pemerintahan dalam mewujudkan tujuan Negara. Oposisi mampu memberi peringatan kepada pemerintah terhadap kemungkinannya terjadinya kekeliruan dalam mengambil kebijakan.

Meski begitu anggota DPR dari Partai Oposisi juga harus berlaku obyektif. Artinya jika program pemerintah bagus, katakan  bagus dan patut didukung. Pun sebaliknya jika tidak baik harus di koreksi kearah perbaikan.

Dalam sistem Presidensialisme, posisi Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan sebenarnya memiliki pengaruh yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem Presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik.

Prinsip check and balances diantara eksekutif dan legislatif sewajarnya dimaknai dalam kerangka sistem Presidensialisme yang sudah melekat pada fungsi pengawasan DPR, baik secara politik maupun kewenangan.  

Kekuatan politik di parlemen seharusnya menjadi keuntungan Jokowi dalam menjalankan program pembangunan di periode kedua pemerintahannya. Namun kritik tetap diperlukan dalam sistem demokrasi. Tidak hanya datang dari suara kritis partai Oposisi di DPR andil masyarakat mengkoreksi jalannya pemerintahan juga sangat diperlukan sebagai bagian dari kontrol warga pemilik kedaulatan ini.
 

Kita lihat saja nanti

Tentang Penulis

Yedi Yulistiadi

Redaktur Senior Pusat Pemberitaan RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00