• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Dewas KPK akan Dibentuk, Kabar Duka Bagi Pegiat Anti Korupsi

7 November
13:56 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Di tengah hiruk pikuk usulan nama calon anggota Dewan Pengawas KPK, sesungguhnya ini adalah kabar duka bagi pegiat anti korupsi yang menginginkan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu atas revisi UU KPK.

Artinya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Revisi Undang-Undang KPK tidak akan mungkin diterbitkan, seandainya Presiden Joko Widodo memilih dan mengangkat lima orang sebagai Dewan Pengawas KPK.

Sebab, apabila Presiden mengangkat Dewan Pengawas KPK, artinya Presiden Joko Widodo mengakui keberlakuan revisi Undang-Undang tersebut. Karena ketentuan Dewan Pengawas KPK hanya diatur pada revisi UU KPK dan tidak ada lembaga Dewan Pengawas pada Undang-Undang sebelumnya.

Ini juga menegaskan bahwa tanpa Presiden Joko Widodo menandatangani Revisi UU KPK, maka UU tersebut tetap sah berlaku dalam 30 hari sejak disahkan DPR RI. Pupus sudah harapan akan terbitnya Perppu bila nama-nama Dewan Pengawas KPK resmi dilantik bulan depan.

Tapi menariknya, sejumlah pihak yang sebelum ini turut membicarakan soal revisi Undang-Undang KPK, ternyata juga ikut berkomentar mengusulkan beberapa nama sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.

Umumnya disertai kriteria harus kredibel, berintegritas, paham hukum dan sudah selesai dengan dunianya. Ada yang menyebut Antasari Azhar, ada nama Andi Hamzah, ada Nama Yusril Ihza Mahendra, atau juga nama Basuki alias Ahok.

Sekali lagi artinya, secara formal dan informal, revisi Undang-Undang ini berlaku dan segera diterapkan.

Tentu saja semua pihak berharap anggota Dewan Pengawas ini memenuhi semua kriteria ideal, apalagi kewenangannya ditambah sebagai pemberi izin mengenai boleh atau tidaknya dilakukan penyadapan, padahal kewenangan penyadapan itulah yang menjadi salah satu senjata ampuh menangkap Koruptor dalam aksi OTT.

Kita juga percaya bahwa sepanjang Presiden Joko Widodo sebagai Presiden, maka anggota Dewan Pengawas KPK yang akan dipilih dapat memenuhi harapan ideal, sebab banyak orang sudah tahu komitmen Presiden.

Hanya saja, seringkali usia berlaku Undang-Undang lebih lama dibanding periode jabatan Presiden.

Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00