• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Strategi Jokowi Pilih Dewan Pengawas KPK

19 December
07:40 2019
0 Votes (0)

Strategi Presiden Joko Widodo menyiapkan para Calon Anggota Dewan Pengawas KPK dari orang-orang yang berintegritas sangat jitu.

Nama-nama yang sempat disebut, seperti Albertina Ho, Taufiqurrahman Ruki, dan Artidjo Alkostar adalah orang-orang dalam lingkup hukum dan peradilan yang selama ini dinilai berintegritas.
 
Artinya, bila orang-orang berintegritas tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, maka tidak dilerlukan lagi penerbitan PerPUU untuk mebatalkan atau mengabaikan UU KPK baru hasil revisi.
 
Sebab, orang-orang berintegritas terse ut diyakini dapat menjaga independensi KPK dan membuktikan bahka pembentukan lembaga Dewan Pengawas sudah pada jalur yang benar.
 
Didalam UU KPK baru hasil revisi itulah keberadaan lembaga Dewan Pengawas diamanahkan dengan salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan aprooval bagi dilaksanakannya tindakan penyadapan.
 
Selama ini, salah satu keberatan para aktivis anti Korupsi dan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi beberapa bulan lalu adalah terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK.
 
Pembentukan para anggota Dewan Pengawas sepenuhnya ada pada Presiden. Apalagi, Dewan Pengawas KPK yang segera dibentuk mampu membuktikan optimalisaai kerja dan tidak menjadi penghambat dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
 
Ini adalah strategi jitu yang hanya dapat dipikirkan dan dilakukan oleh seorang Presiden, Joko Widodo. Apalagi sebelum ini, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa rencana Penerbitan PerpUU atas UU KPK baru hasil revisi akan melihat kinerja Dewan pengawas KPK Terlebih dahulu.
 
Melalui pemilihan orang-orang berintegritas menjadi Anggota Dewan Pengawas KPK, seperti nama - nama Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Taufiqurrahman Ruki, atau nama nama lain yang segera diumumkan, akan menunjukkan bahwa prasangka terhadap keberadaan Dewan Pengawas akan hilang dengan sendirinya.
 
Para pihak pun, baik pendukung Revisi UU KPK maupun penentang revisi tersebut, tidak menjadi kehilangan muka, karena asumsi selama ini akan tidak terbukti. Presiden Joko Widodo, pasti besok akan mengumumkan nama-nama Dewan Pengawas KPK yang mumpuni dan berintegritas.
 
Selamat tinggal PerpUu Undang-undang KpK, dan kita songsong Kinerja KPK berlandaskan UU baru hasil revisi.
 
Ditulis oleh Redaktur senior RRI, Widhie Kurniawan.

Tentang Penulis

Anik Hasanah

Editor RRI Surabaya 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00