• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Ambang Batas Pencalonan Presiden

17 June
06:44 2017
2 Votes (2)

KBRN, Jakarta : Pembahasan Revisi Undang Undang Pemilu terancam Deadlock. Belum ada titik temu antara Pemerintah dengan DPR terkait ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau “presidential threshold" yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 mendatang.  

Tarik menarik kepantingan ini mungkin masih akan terus terjadi. Akibatnya dipanstikan selain molor dari rencana semula, selesai pada April 2017 lalu, pembahasan Revisi Undang Undang Pemilu terancam buntu. Apalagi bila pemerintah benar benar menarik diri dari pembahasan Revisi Undang Undang Pemilu.    

Sebenarnya ada lima isu menonjol dalam RUU Pemilu.  Ambang batas parlemen, ambang batas partai mengajukan calon presiden (presidential threshold), kuota suara per-daerah pemilihan, sistem pemilu, dan metode konversi suara  Namun semua itu, yang alot dan menyita perdebatan sejumlah fraksi di DPR adalah ketentuan ambang batas pencalonan Presiden.    

Ada tiga opsi yang berkembang di DPR.  20 hingga 25 persen, ada yang mengusulkan 0 persen, namun ada yang menginginkan 10 hingga 15 persen. Pemerintah sendiri memberikan sinyal, parpol dan gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Tentu semua punya argumentasi dan pertimbangan. Lalu sampai kapan tarik ulur pembahasan ini akan terjadi ? Belum ada tanda-tanda untuk mengarah pada satu kesepakatan.    

Memang ketika nanti tetap tidak ada titik temu dalam pembahasan Revisi Undang Undang Pemilu, bisa saja pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan datang masih menggunakan aturan yang lama. Namun tentu ini bukan merupakan pilihan utama.Banyak yang berharap pembahasan Revisi Undang Undang Pemilu ini segera dapat diselesaikan, sehingga segera dapat menjadi rujukan seluruh pemangku kepentingan.    

Sekali lagi, yang menginginkan ambang batas 0 persen, 10 hingga 15 persen, maupun yang menginginkan 20 hingga 25 persen pasti punya argumentasi masing-masing. Semua didasari pada kalkulasi dan kepentingan politik yang berorientasi pada kekuasaan.
     

Jangan sampai perbedaan ini menjadi kendala untuk pelaksanaan pemilu legislative dan Pemilu Presiden yang akan datang. Kepentingan bangsa, negara dan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama, mereka yang ada di DPR dan Pemerintahan, Revisi Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu harus tuntas.    

Loby-loby antar parpol harus lebih intensif dilakukan, terutama partai partai pendukung pemerintah yang cenderung menginginkan ambang batas 20 hingga 25 persen, dengan Parpol yang memiliki usulan berbeda, sehingga tidak terjadi deadlock. Bagaimanapun juga, Revisi Undang Undang Pemilu harus disetujui pemerintah dan DPR.

Kerena itu yang dibutuhkan sekarang adalah mencari titik temu diantara perbedaan opsi yang ada. Ketika akhirnya nanti harus diambil jalan tengah dan disepakati tetap ada ambang batas namun tidak terlalu tinggi, bukan berarti ada parpol yang menang dan kalah. Yang lebih penting, kondisi ini tidak akan mengurangi kualitas kehidupan demokrasi kita.  



*Sumber Foto : Google (BCS)

Tentang Penulis

Danang Prabowo

Redaktur senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00