• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Izin First Travel Dicabut, Nasib Konsumen Jadi Tanggung Jawab Siapa ?

7 August
07:17 2017
0 Votes (0)

 KBRN, Jakarta : Pada bulan Maret 2015, satu media massa nasional mengulas Profile seorang pengusaha sukses bernama AS dan istrinya AH. Mereka berdua adalah Nahkoda perusahaan Travel dengan nama sebutan First Travel. Perusahaan ini menuai puja-puji karena berhasil memberangkatkan jemaah haji hingga 35 ribu orang hingga masuk rekor MURI. Media massa tersebut mengulas tuntas perjalanan pengusaha AS dan AH hingga sukses memimpin First Anugrah Karya Wisata alias First Travel dalam usia muda. Itu adalah kisah manis yang mungkin belum akan berulang kembali.    

Otoritas Jasa Keuangan dan kemudian Kementerian Agama telah mencabut izin operasional perusahaan Travel tersebut. First Travel tidak diperkenankan lagi mengelola kegiatan umroh. Sedikitnya ada 5 ribu orang yang sudah mendaftar umroh namun belum mendapat kepastian tanggal berangkat ke tanah suci.

Tawaran biaya umroh First Travel memang super murah saat itu, yakni tidak sampai 15 juta rupiah per orang. Ini sangat tidak masuk akal, sebab biaya tiket pesawat ke Arab Saudi dari Jakarta menurut satu situs tiket online, sudah sekitar 8 juta perorang. Untuk pulang pergi, setidaknya perlu anggaran 15 juta rupiah. Belum biaya hotel, makan, dan transportasi.

Biaya Umroh ideal menurut Kementerian Agama tahun 2017 sekitar 2100 US Dollar.    Sebutlah First Travel sudah dicabut izinnya, namun bagaimana dengan nasib jemaah yang akan umroh dan sudah membayar penuh ?.. Perintah Kementerian Agama (Kemenag)  adalah wajib bagi First Travel untuk memberangkatkan jemaah umroh atau mengembalikan uangnya secara penuh.

Persoalannya kemudian, apakah mampu First Travel melalukan itu semua ? Memang berat merealisasikannya. Tidak sedikit akhirnya memang berujung pidana.Tidak jarang akhirnya sang pemilik pun tidak jelas arah rimbanya.
   Pada kondisi ini, konsumen atau jemaah lah yang akan merasakan kerugian. Konsuken memang selalu dalam posisi lemah.

 Kita berharap First Travel memenuhi semua janjinya. Sedangkan bagi Pemerintah sendiri, khususnya kementerian agama, ini adalah catatan kesekian dari sejumlah biro perjalanan umroh atau haji yang ingkar janji. Kementerian agama harusnya juga memikul tanggung jawab atas kondisi ini, sebab di sini ada fungsi pengawasan yang tidak optimal.
 

Perilaku First Travel sudah tidak normal selama beberapa waktu belakangan, namun baru sekarang dicabut izinya. Bila Kementerian agama memiliki mekanisme pengawasan kuat, maka kerugian jemaah tidak sebesar sekarang.Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga harusnya lebih innovative.      

Harusnya OJK memiliki konsep seperti lembaga penjamin simpanan . Sebab lembaga umroh bukan hanya First Travel, akan tetapi ada puluhan bahkan ratusan biro umroh dengan beragam dinamikanya. Tidak ada jaminan bahwa kasus First Travel adalah yang terakhir.
   Untuk itu yang paling penting ke depan adalah pengawasan optimal dari Kementerian Agama dan mekanisme penjaminan bagi jemaah umroh yang  sudah menyetorkan uangnya.Jangan lagi konsumen menjadi obyek penderita yang selalu menderita.





*Sumber Foto : Google(BCS)*

Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00