• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Reaksi Keras PBNU Terhadap Kebijakan 5 Hari Sekolah Berlebihan

8 August
07:25 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sekolah Limahari sepekan sudah diterapkan di banyak sekolah di kota-kota besar di Indonesia. Tapi ketika kebijakan itu akan diterapkan secara Nasional dengan jam pulang pukul 15.30 atau 16.00 WIB atau dikenal dengan full day school, muncul banyak penolakan. Penolakan paling keras disampaikan warga Nahdlatul Ulama. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, juga jadi saran,  diminta mundur. 

Ketua Umum Pnegurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj di gedung PBNU mengatakan,  alasan penolakan itu,  antara lain,  karena kebijakan sekolah 5 hari, dinilai tidak senapas dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Terutama Pasal 51 yang  menyebutkan bahwa,  “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah / madrasah.

Said Aqil mengatakan ada sekitar 76 ribu madrasah di seluruh Indonesia yang merupakan milik NU.

Penolakan NU bukan cuma itu, kebijakan baru tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Guru dan Dosen. Pasal tersebut menyebutkan bahwa beban kerja guru selama seminggu minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka.

Said Aqil mengatakan ada sekitar 76 ribu madrasah di seluruh Indonesia yang merupakan milik NU.

Penolakan PBNU atas kebijakan lima hari sekolah atau sebelumnya santer disebut  full day school,karena kebijakan ini dinilai akan mematikan Madrasah Diniyah (Madin). Alasan ini rasanya sangat berlebihan dan mengada-ada.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika berkunjung ke PBNU , Mendikbud sudah menjelaskan kebijakan lima hari sekolah, termasuk menjelaskan bahwa kebijakan Mendikbud ini tak ada niatan secuil pun untuk mematikan Madin, yang ada justru sebaliknya akan memperkuat posisi Madin 

Dalam penyelenggaran program penguatan karakter, pihak sekolah dimungkinkan untuk kerja sama dengan lembaga pendidikan di luar, termasuk madrasah, masjid, gereja, pura, sanggar kesenian, pusat olahraga.

Kita semua,  tentu perlu berfikir jernih,  dalam menyikapi kebijakan tersebut. Dengan berfikir jernih,  kita akan lebih mudah memahami, apakah kebijakan itu lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya.

Kebijakan Pemerintah, Lima hari sekolah, berdampak positif bagi siswa dan guru, karena akan lebih banyak memiliki waktu untuk berinteraksi dan tentu guru memiliki kesempatan banyak untuk menumbuhkan pembinaan karakter positif pada siswa.

Sementara dua hari libur sabtu dan minggu,  dapat dimanfaatkan anak-anak untuk menikmati kebersamaan dengan orangtuanya sehingga diharapkan ada peluang interaksi pembentukan karakter anak.

Kebijakan 5 hari sekolah,  juga tidak bertentangan dengan undang Undang guru dan dosen.  Beban tugas guru, beban pekerjaan, telah dialihkan dari yang semula diukur atas dasar jumlah mengajar, yaitu 24 jam tatap muka, dialihkan jadi beban yang diatur sebagai ASN.   Jumlahnya 37,5 jam per minggu, sesuaikan dengan ketentuan ASN 5 hari kerja.

Kebijakan 5 hari sekolah, tentu perlu mendapat pemahaman yang baik  dan utuh kepada semua pihak,  yang berkepentingan,  agar kebijakan tersebut tidak ditafsirkan atau diterjemahkan secara tidak tepat 




*Sumber Foto : Google (BCS)*

Tentang Penulis

Rahman Rifai

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00