• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Kepri Kurang Proaktif Manfaatkan Bantuan LPDB

18 February
14:37 2017
0 Votes (0)

KBRN, Tanjungpinang : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan lebih proaktif memanfaatkan bantuan dana dalam pembiayaan permodalan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)Pelaku UMKM, petani dan nelayan termasuk koperasi bisa mendapatkan bantuan dana dalam pembiayaan permodalan dengan suku bunga yang sangat kecil dibanding dengan pinjaman lainnya melalui LPDB.

“Namun sangat disayangkan informasi ini belum tersosialisasikan dengan baik kepada para pelaku usaha oleh dinas terkait. Padahal, Kementerian Koperasi dan UKM RI sudah menyiapkan anggaran pinjaman lunak kepada seluruh wirausaha se-Indonesia sebesar Rp8,1 triliun,” kata Direktur utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RI (LPDB-KUMKM) Kemas Danial di Tanjungpinang, Jumat (17/2/2017).

Untuk itu, ia mengimbau agar Dinas Koperasi dan UMKM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kepri lebih proaktif memanfaatkan kesempatan yang ada. Informasi dan sosialisasi kepada pengusaha kecil dan koperasi di setiap wilayah Kabupaten/Kota wajib dilakukan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

“Dana bergulir di Provinsi Kepri masih terbilang sangat kecil, tahun ini dana untuk kepri hanya sebesar Rp21 miliar. Sementara di daerah lain sudah mencapai Rp200 miliar,” jelasnya.

Kemas Danial menambahkan, LPDB-UMKM RI tidak membatasi berapa jumlah bantuan yang akan diberikan. Sangat tergantung kepada pertumbuhan UKM dan koperasi yang ada di daerah. Makin banyak pertumbuhannya maka semakin besar jumlah bantuan yang bisa diberikan. Selama jumlah yang diminta bisa dipertanggungjawabkan.

“Misalnya Dinas Koperasi dan UKM di kepri minta bantuan Rp200 milyar, tapi jangan asal minta, harus disesuaikan dengan kemampuan UKM dan koperasi yang ada di wilayahnya. Jangan mintanya 200 nanti tiba-tiba pelaksanaannya cuma 50 pun nggak sampai, kan nggak boleh begitu iya kan,” tegas Kemas Danial.

Dan yang perlu diingat dana ini bukanlah dana hibah tetapi dana dari APBN yang disubsidi dan digunakan untuk para pelaku UKM. Untuk itu, diminta Gubernur, Walikota, Bupati, dan dinas terkait untuk berkomitmen, jika dana ini tidak dikembalikan, akan ada sanksi hukumnya.(AW)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00