• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

PEMILU SERENTAK

Disdukcapil Hentikan Pembuatan KTP WNA

12 March
21:44 2019
0 Votes (0)

KBRN, Tanjungpinang; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Irianto menegaskan hingga saat ini tidak ada persoalan terkait Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan percetakan KTP di Indonesia dan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu April 2019.

“kita baru satu mengeluarkan dan itu sesuai dengan undang-undang. Namun wna tersebut dilarang masuk ke dalam DPT,” kata Irianto Kadisdukcapil Kota Tanjungpinang kepada reporter RRI ketika ditemui diruang kerjanya, Selasa (12/3/2019)

Irianto menjelaskan, Penerbitan KTP Baru bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang. Adapun kententuannya  antara lain, telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, Fotokopi KK, Fotokopi Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun, Fotokopi Akta Kelahiran, Paspor dan Izin Tinggal Tetap.

“dan untuk KTP orang asing ada masa berlakunya selama lima tahun, Kalau soal kepemilikan itu tidak menjadi masalah, karna persoalan ini sedang banyak dibahas maka ada satu KTP WNA yang ditahan,  supaya tidak terjadi hal serupa,”jelasnya

Untuk kota Tanjungpinang masalah tersebut tidak ditemukan,  sebab saat ini KTP yang dikeluarkan untuk WNA juga sangat sedikit. Untuk KTP yang sudah dikelurkan berjumlah satu dan diberikan kepada WNA tersebut masih baru, setelah DPT ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu ketika melakukan reses ke Disdukcapil Kota Tanjungpinang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP Tanjungpinang. Maskur menilai, meskipun sesuai ketentuan WNA tersebut bisa memiliki KTP. Pihaknya khawatir dengan isu yang sangat sensitif ditahun politik ini Disdukcapil diminta untuk menghentikan pembuatan KTP WNA hingga pemilu selesai.

"kita khawatirkan isu yang berkembang di tahun politik ini, jaid kita minta Disdukcapil dan KPU untuk terus mengawasi jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik,” kata Maskur Tilawahyu Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang.

Karena ini bisa jadi isu yang sangat sensitif di tahun politik ini, kami minta kepada Disdukcapil dan KPU untuk diawasi jangan sampai itu digunakan untuk kepentingan politik," kata Maskur, usai melakukan pantauan ke kantor Disdukcapil.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas bukti diri resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (RB)

  • Tentang Penulis

    RISFAN BADRIAN

    Bahagia bukan milik dia yg hebat dalam segalanya, namun dia yg mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur.

  • Tentang Editor

    RISFAN BADRIAN

    Bahagia bukan milik dia yg hebat dalam segalanya, namun dia yg mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00