• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Dituding Terlibat Kasus Penipuan, Dirut Apni Malut Angkat Bicara

7 December
19:43 2017
1 Votes (5)

KBRN, Ternate: Kasus dugaan penipuan dan penggelan yang diduga melibatkan Direktur Utama (Dirut) PT.Adhita Nikel Indonesia (Apni) perwakilan Maluku Utara (Malut) yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut membuat Burhanuddin L. Djailani angkat bicara.

Burhanudin yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Penampungan Nikel perwakilan Malut melalui tim kuasa hukumnya yakni, Patar Aritonang dan Sinar Bintang Aritonang saat melakukan pertemuan dengan sejumlah wartawan di kantor PT. Apni Malut, Kelurahan Kalumpang, Kamis (7/12/2017) menilai, Ditreskrimum Polda Malut mengkriminalisasikan klien mereka yang diduga terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 2,3 milyar.

Bahkan, mereka juga membantah adanya tuduhan tersebut, sebab, klien mereka tidak sama sekali menerima uang sebanyak itu, untuk itu, penyelidikan yang dilakukan Polda atas laporan Kapin Ngadimin terkesan adanya kriminalisasi.

"Apa yang disampikan penyedik Kasubdit I Polda Malut melalui pemberitaan itu tidak benar dan ini terkesan dipaksakan sehingga membuat nama klien kami sangat tercemar dengan adanya pemberitan itu," ujar Patar.

Bahkan tuduhan yang menyatakan klain mereka menerima uang senilai 2,3 milayar itu sangat keliru dan tidak mendasar, sebab berdasarkan bukti transfer uang tersebut senilai 4,300 milyar bukan 2,3 yang tidak ada kaitan dengan klien mereka.

Sinar Bintang menambahkan, untuk menindaklanjuti laporan tersebut, alangkah baiknya, Polda harus mempelajari adanya unsur pidana dalam sebuah kasus, karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan internal antara PT. Teguh Sukses Mandiri yang direkturnya adalah pelapor.

"Kasus ini terkesan dipaksakan karena Kapin Ngidamin tidak tahu manahu, dan dia hanya selaku kuasa dari Sue Yen Cin, total bukti transfer itu sebenarya 4,3 bukan yang dilaporkan 2,3 dan itu sudah salah, karena itu kami juga berupaya menempuh jalur hukum karena klien kami sangat merasa dirugikan" tuturnya.

Disentil terkait rencana pemeriksaan sebagaimana dengan surat yang dilayangkan kepada klainya, kata Patar Aritonang, ketidak hadiran kalinya dihadapan penyidik pada hari ini karena yang bersangkutan masih banyak urusan.

"Tadi kita sudah sampaikan langsung kepada penyidik (Hengky-red), bukan berarti klain tidak taat hukum dan mereka akan hadir juka panggilan ke dua menyusul," tuturnya.

Sementara itu secara terpisah, Kasubdit I Ditreskrimum Polda Malut, AKBP Hengky Satiawan saat dikonfirmasi mengatakan, Sue Yen Cin dan Burhanudin sama-sama merupakan pengusaha, dan Burhanuddin membutuhkan modal usaha sehingga  uang itu ditransferkan oleh Sue Yan Cin melaui rekening Burhanuddin.

Lanjut Hengky, kasus sudah terjadi sejak 2012, dan apa yang disampaikan kuasa hukum Burhanddin itu adalah versi mereka, sebab pada prinsipnya  penyedik mempunyai bukti dalam menangani satu perkara.

"Sebenarnya perusahan itu bernama Bumi Nikel Indonesia kemudian dirubah menjadi Adhita Nikel Indonesia.
Itu hak mereka kerena bukti-bukti yang dikumpulkan serta keterangan saksi," ucap Hengky.

Disentil terkait dengan jumlah uang senilai 4,3 miliar dan bukan 2,3 kata Hengky, untuk transver senilai 4,3 itu merupakan tranver perdana antara Burhanuddin dengan Baim Wog yang saat ini sudah mengalami sakit stroke, sementara proses penyelidikan ini merupakan laporan yang dilaporkan oleh Sue Yan Cin.

"Mereka membuat laporan dan kuasanya adalah Kapin Ngadimin karena beliau adalah penanam modal dalam perjanjian yang tidak dijalankan itu," kata Hengky.

Hengky juga menambahkan, untuk rencana pemeriksaan sendiri, kuasa hukum Burhanuddin sudah mendatangi penyidik untuk berkonsultasi.

"Saya suru pulang, karena saya tidak butuh keterangan PH, saya butuh keterangan Brhanuddin, dan Ph hanya bisa mendampigi dan mendengar saja," tegas Hengky di hadapan Phnya.

Hengky mengaku, untuk agenda pemanggilan kedua direnacakan minggu depan, kalaupun panggilan kedua tidak diindahkan maka diupayakan pemanggilan paksa.

"Kalau sampai panggilan kedua tidak hadir maka kita akan upaya paksa" pungkasnya. (Irwan/RR).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00