Konstruksi Sistem Upah Minimum 2021

Ilustrasi uang/ upah minimum UMK UMP(KOMPAS.com/NURWAHIDAH)

Naskah oleh: Ester Jusuf, S.H., M.Si - Praktisi Hukum

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, DIY menilai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang tak ada kenaikan Upah Minimum 2021 adalah pelanggaran sila kelima Pancasila. Di sisi lain Pemerintah telah menjalani prosedur dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai Kajian dan Rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional. 

Dewan ini secara hukum adalah representasi pengusaha, buruh dan akademisi.  Kebijakan UMP asimetris Gubernur DKI Jakarta langsung menghadirkan polemik tentang mekanisme atau standar baku.

Ketentuan tentang upah minimum pertama kali muncul di Selandia Baru tahun 1896.  Konsep  ini dihadirkan Belanda di nusantara tahun 1930-an. Pemerintah Indonesia resmi membuat kebijakan tentang upah minimum tahun 1970. Dalam konteks hubungan Industrial Pancasila, konteks upah minimun adalah dari tiga pihak yaitu, buruh, pengusaha dan pemerintah.

Dari sisi pengusaha tak mudah untuk bisa bertahan. Bukan hanya pandemi, tapi persaingan dan dunia usaha carut marut. Birokrasi, premanisme, kartel, persekongkolan tender dan persaingan global jelas berdampak. Data OJK  rasio kredit bermasalah Juli 2020 naik menjadi 3,22 persen;  sedang data BI pertumbuhan kredit bank September 2020 hanya 0,12 persen, Jobstreet Indonesia memproyeksi jumlah pengangguran di Indonesia akhir  2020 mencapai 11 juta jiwa. PHK, pailit atau tidak melakukan usaha mungkin telah  menjadi pilihan rasional  banyak pengusaha saat pandemi dan resesi.

Hilaire Barnett  berpendapat bahwa nilai filosofis negara seharusnya menjadi dasar keabsahan tindakan Pemerintah, yaitu keharusan mempertimbangkan syarat keadilan selain kelayakan, artinya Pemerintah tak melepas masalah Upah Minimum pada mekanisme pasar, sedang Doktor Philipus Hadjon memandang  bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan ekonomi. 

Eka Darmaputra memandang pendekatan konflik dalam konteks Pancasila adalah ‘cocokologi, bukan A, bukan B’, bukan pengusaha, bukan buruh yang dimenangkan, namun usaha untuk tetap menjaga ketentraman hidup bersama dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang plural. 

Pemaksaan kehendak bukan jalan yang sesuai. Pendekatan penyelesaian sengketa perburuhan selama ini hanya berfokus pada 3 pihak (pengusaha, buruh, pemerintah), padahal dunia usaha tak lepas dari SDA, kultur, teknologi, sistem transportasi dan niaga global, serta konteks kekinian.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00