Ormas dan LSM Minta Kejari Subang Tindalanjuti Laporan Dugaan Korupsi

Kejari Subang Terima Audensi Perwakilan Ormas dan LSM, Kamis (27/1/2022) (Fhoto Kejari Subang)

KBRN, Subang : Perwakilan Ormas Perkumpulan Jampang Pantura, LSM AKSI, LSM Alsys dan Seknas Jokowi Subang, kembali mendatangi Kantor Kejari Subang dan melakukan audiensi dengan Kejari, Kamis (27/1/2022).

Kedatangan perwakilan massa ormas, dan LSM ini, mempertanyakan tindaklanjut Kejari Subang, dalam menangani sejumlah kasus yang mereka laporkan pada saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Kasus yang dialporkan diantaranya adalah, kasus SPPD fiktif DPRD, Program Upland Manggis Dinas Pertanian, alih fungsi lahan eks HGU PTPN VIII, dan temuan BPK.

Audiensi dihadiri perwakilan massa, yakni Ketua LSM AKSI H Warlan, Ketua Jampang Pantura Sigit bersama Sekretaris Nanang SB dan sejumlah pengurus, Ketua LSM Alsis Nurul Mumin, dan Ketua Seknas Jokowi Subang Andi Gondrong. Sedangkan dari pihak Kejari Subang hadir Kasi Intelejen Imam Tauhid dan Kasi Pidsus Aep Saepulloh.

Usai audiensi, Ketua LSM AKSI, H Warlan, mengapresiasi kinerja Kejari Subang yang siap menindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan.

Diantaranya kata Warlan, kasus alih fungsi lahan eks HGU PTPN VIII, yang saat ini ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), bahkan sudah dibentuk Satgas. Sedangkan untuk kasus SPPD fiktif DPRD, ditangani oleh Pidsus Kejari Subang.

“Hasil audiensi itu, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus SPPD fiktif bakal ada tersangka baru, karena putusan pengadilan yang menghasilkan dua terpidana, tidak tuntas. Tapi kalau melanjutkan dari putusan pengadilan kan enggak mungkin, paling harus membuka kasus yang baru,” ujar Warlan kepada RRI di Subang, Kamis (27/1/2022).

Untuk program Upland Manggis, ungkap dia, Pidsus Kejari sudah crosscek ke lapangan, dan sudah memintai keterangan, dari beberapa kelompok tani penerima manfaat program upland.

“Dan mereka sepakat, bahwa program upland manggis ini ada kejanggalan. Mereka siap mendalami,” terangnya.

Sementara untuk temuan BPK, ditangani oleh Intelejen Kejari, untuk memastikan apakah pengembalian kerugian (TGR) sudah tuntas dilakukan sesuai rekomendasi BPK, terkait batas waktu pengembalian maksimal 60 hari.

“Intelejen akan segera berkoordinasi dengan bagian anggaran Pemkab Subang, untuk memastikan pengembalian TGR sudah dilakukan. Tapi kalau belum, apa kendalanya, apa persoalannya, ini harus diatensi,” jelas Warlan.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelejen Kejari Subang, Imam Tauhid, mewakili Kajari I Wayan Sumertayasa, menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan tersebut. Hanya pihaknya membutuhkan waktu, dan proses untuk mendalami kasus-kasus itu.

“Tadi saat audiensi, kita sudah menanggapi, Pak Kasi Pidsus juga sudah menanggapi. Terkait itu butuh pendalaman, butuh kajian dan akan ditindaklanjuti, apalagi yang terkait penegakkan hukum bidang tipikor. Intinya, semua akan ditindaklanjuti,” tegas Imam 

Khusus untuk alih fungsi lahan eks HGU PTPN VIII Subang, kasusnya ditangani oleh Kejagung.

“Ditindaklanjuti oleh kejagung, karena sebelumnya, LSM itu melaporkannya ke Kejagung. Nanti di kesempatan lain kita akan sampaikan progres kelanjutannya,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar